Historis · Kampus · Politik

Wacana Bernegara

Tulisan ini sepenuhnya diambil dari diskusi di TMI (Teknokrat muda ITS), Surabaya, pada hari sabtu, 04 maret 2017 di selasar perkapalan dengan rujukan utama dari perspektif Benedict Anderson di bukunya yang berjudul “Imagined Communitites”. Saya sendiri belum sempat membaca langsung buku itu, tapi sepertinya memang menarik. Dan mengapa tulisan yang diskusinya sudah lama ini baru di posting sekarang? Itu semata karena kemalasan saya untuk menyelesaikan penulisan ini. *hehe. Dan karena tidak tega melihat tulisan setengah jadi ini teronggok begitu saja di leptop akhirnya saya tuntaskan juga, karena katanya, tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai.

Beberapa pertanyaan awal untuk memantik diskusi ini diantaranya adalah; Apakah alasan munculnya Negara? Apakah Negara itu? dan apakah atau siapakah yang menjadi Negara pertama? bagaimanakah caranya untuk menghilangkan Negara dan siapa yang berhak untuk melakukan itu? dlsb. Hmm, pertanyaan-pertanyaan itu kembali ke awal sih, bahwa ini semua sepenuhnya tentang sejarah Negara itu sendiri, yang mengacu ke perjanjian westpalia (Jerman). Perjanjian ini dinilai menjadi cikal bakal atau gen awal dari pembentuk konsep Negara, yang seiring waktu mengalami koreksi dan perbaikan system hingga menjadi bentuk Negara seperti sekarang ini. Jadi sebelum adanya perjanjian itu boleh dikata di dunia ini belum ada Negara, dunia kebanyakan masih disebut kerajaan, kesultanan, keratin, koloni, wilayah, dlsb, tergantung keinginan penguasa ditempat itu inginnya disebut apa. 

Perjanjian westpalia dilahirkan pada tahun 1648 sebagai respon atas kekuasan kerajaan yang dinilai anarki (setara). Setiap kerajaan tidak boleh mengerajai (?) kerajaan lainnya atau mensubordinatnya. Tidak boleh ada satu raja dengan kerajaan lebih dari satu. Dalam tatanan kekuasaan yang ingin disepakati ketika itu adalah kesepakatan untuk menjamin bahwa dari kekuasaan yang hirarki agar bisa menjadi anarki. Jadi tidak boleh antara kerajaan menindas kerajaan lainnya. Konsep ini pada evolusi selanjutnya berubah bentuk menjadi system kenegaraan, sehingga dengan itu dimulailah era wilayah-wilayah yang awalnya adalah jajahan, mulai memerdekan diri dan menyatakan dirinya sebagai Negara. Pada era ini Negara-negara baru yang terbentuk disebut sebagai Negara dunia pertama. istilah ini mengacu pada pembabakan sejarah Negara. Kita mengenal bahwa Indonesia termasuk Negara dunia ketiga, artinya Negara Indonesia baru hadir di akhir-akhir periodisasi negara. Jadi, istilah Negara itu sebenarnya mengacu kepada term yang menyatakan bahwa ia tidak boleh berada di bawah subordinat Negara lain. Antara satu Negara dengan lainnya harus equal atau setara (equal dalam hal apa?). 

Awal mula sekali era dari dunia ini adalah era imperialism, era ekspansi kekuasaa dimana dunia sepenuhnya diperebutkan oleh orang-orang yang kuat dan powerful. Eranya penaklukan. Dunia diatur oleh seperti tidak ada bedanya dengan sistem rimba, hanya yang kuatlah yang berhak memerintah. Tidak ada tempat bagi yang lemah. Setelah era imperialisme lalu terbitlah era kolonialisme, tidak sekedar ekspansi tetapi juga mulai melakukan eksploitasi di wilayah taklukan (penjajahan) untuk mengambil manfaat sebanyak mungkin dari Negara yang terjajah tersebut. Tetapi lambat laun di era ini mulai terjadi perkembangan hingga akhirnya pihak penjajah (dengan pertimbangan tertentu) sudah mau memberikan hak politis bagi negeri jajahannya. Mungkin itu dianggap adil sebagai timbal balik atau rasa terimakasih dari penjajah ke si terjajah. Dari era kolonialisme inilah muncul rasa nasionalisme dari orang yang terjajah, yang merasa bahwa negaranya haruslah ditentukan dan digerakkan oleh rakyat Negara itu sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Setelah era kolonialisme lalu ada era modern yang ditandai dengan terbentuknya liga bangsa-bangsa, ini terbentuk setelah dunia mengalami perang dunia pertama dan perlu ada suatu badan khusus yang diakui oleh semua Negara yang mempunyai otoritas atau wewenang untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dunia, selain itu juga karena setiap Negara juga ternyata mau tidak mau mempunyai ketergantungan kepada Negara lainnya, tidak bisa jalan bila sendiri-sendiri.

Teori-teori tentang pembentukan Negara ada beberapa versi, yang paling kuno atau jadul diajukan oleh Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa Negara itu adalah anugerah dari Tuhan, sehingga orang yang berkuasa secara tidak langsung adalah representasi dari kehendak Tuhan itu sendiri. Orang yang berkuasa adalah tangan kanan atau ditunjuk oleh Tuhan (Kaisar = anak dewa). Teori kedua adalah kontrak social, perumusnya ada Jhon Locke, Thomas Hook, dll, yang menyatakan bahwa Negara itu adalah suatu proyek bersama, suatu kontrak social yang dikehendaki oleh sekelompok atau mayoritas orang yang merasa harus mewakilkan kekuasaannya pada segelintir orang untuk mengatur hajat hidup orang banyak. Dari teori inilah kemudian muncul demokrasi. Nah, ada beberapa istilah kunci untuk memahami ini, ada Negara, negeri dan bangsa. Ketiganya jelas berbeda. Negara adalah dari perspektif hukum atau pemerintah, sementara negeri adalah dari perspektif wilayah atau land dari Negara itu sendiri, dan bangsa merujuk kepada people atau orang-orang yang mendiami tempat itu sendiri (rakyat). Jadi, dari kontrak social kita menjadi tahu bahwa Negara itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama (proyek bersama) dengan tujuan untuk menyelenggarakan kemaslahatan yang semaksimal mungkin atau melangsungkan kesejahteraan rakyatnya. Atau secara lebih gampang dan mudahnya, Negara itu dibentuk oleh wacana atau opini dari semua rakyat di suatu wilayah (kesepakatan). Wacana itulah yang menjadi pokok dasar pembentukan Negara. Nah, bila kita melihat Indonesia, maka Negara Indonesia dibentuk atas dasar wacana setiap founding father yang sudah merumuskan bentuk dari bangunan Negara Indonesia ini. Seberapa kuat dasar yang diberikan kepada Indonesia menentukan seberapa kuat Negara ini akan tetap ada. Artinya bila wacana-wacana itu yang berupa dasar Negara (UUD 1945 dan Pancasila) digugat oleh semua rakyat, maka mau tidak mau Indonesia ini akan runtuh pula. Dan keruntuhan itu bisa dilihat dari apakah masih relevan dasar-dasar yang ditanamkan oleh founding father itu dengan kenyataan Indonesia saat ini? Ini jadi seperti kita ingin menagih janji kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh mereka, apakah sudah terpenuhi belum realisasinya.

Dalam undang-undang dasar 1945, pokok penting penyelenggaraan Negara Indonesia ini didasarkan ada empat hal yang menjadi capaian dan kerja dari pemerintah atau Negara untuk rakyatnya secara keseluruhan yaitu :

1). Di bidang hukum ; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2). Di bidang perekonimian ; memajukan kesejahteraan umum.

3). Di bidang pendidikan ; mencerdaskan kehidupan bangsa.

4). Di bidang social politik global ; dan, ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Nah cara terbaik untuk menganalisis lebih dalam dan memahami setiap point dari tujuan adanya Negara Indonesia adalah degan merujuk kembali para pencetusnya dan apa maksud mereka atau tafsirannya terhadap point-point itu. kita kembali ke sumber awal dari suatu kerangka yang ada, semisal point pertama yang berbicara tentang hukum, apa maksud founding father kita dengan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” itu, kita bisa merujuk kepada pemikiran Soekarno, bahwa point ini menjamin seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hukum yang adil, tidak terpisah-pisah atau terbagi-bagi, sehingga jadi jelaslah bahwa di Indonesia hanya ada satu jenis rakyat, yaitu rakyat Indonesia, tidak ada istilah pribumi, asing, non-asing, dlsb. Siapapun yang lahir dan tumbuh serta mencari penghidupan di Indonesia adalah rakyat Indonesia (yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan administrasi lainnya). Bangsa kita adalah bangsa yang bhineka dan beraneka ragam, kepentingan bangsa diatas kepentingan golongan atau suku, sehingga tidak ada istilah mayoritas atau minoritas, tidak ada istilah suku jawa lebih unggul daripada suku lain. Indonesia adalah gabungan dari semua suku yang ada dengan keunikan dan khasnya masing-masing, suku Sunda, Jawa, Madura, Dayak, Papua, Aceh, Melayu, dlsb.

Kemudian point kedua berbicara tentang perekonomian Negara, bahwa tujuan adanya Indonesia ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kira-kira siapakah sosok atau tokoh yang relevan dan kompeten di bidang ini? Kita mengenal Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia, focus dan konsen perjuangan beliau selain memperjuangkan kemerdekaan negeri ini adalah menciptakan konsep yang memungkinkan semua rakyat bisa sejahtera dengan konsep koperasinya. Perpaduan antara kapitalis dan sosialis yang sesuai dengan tabiat rakyat Indonesia yang suka gotong royong. Dalam bukunya, Bung Hatta dengan gamblang menyebutkan apa maksud dari system koperasinya itu,

Problem di bidang hukum ; tirani mayoritas (?), Negara yang seperti absen dalam penderitaan setiap warga atau golongan, hukum tajam kebawah tetapi tumpul ke atas. klise sekali, bukan? tetapi ini masalah mendasar di sebuah negara yang mengatasnamakan negara hukum. sewaktu SMA, ini doktrin yang paling melekat yang saya dapatkan dari pelajaran PKN, bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. terkesan bertolakbelakang dengan realitas? itu lain soal (problem juga sebenarnya). tapi dasar ini yang seharusnya menjadi panduan dan pedoman kita dalam berkebangsaan. hukum kita mungkin masih jauh dari sempurna (ya iyalaah), tetapi itu bukan alasan untuk tidak menggunakan hukum itu sendiri bukan? kalau lah hukum kita masih bersifat kolonialis (karena diwariskan dari Belanda), ya apa salahnya kalau direvisi dan dikoreksi bersama-sama sehingga menghasilkan hukum yang berkeadilan, beradab dan memihak pada kebenaran. hukum ini adalah masalah fundamental, dan bagamana warga negara memandang hukum itu, dengan sendirinya mencerminkan pandangan seberapa jauh warga negaranya itu beradab dan maju. hukum menjadi tolak ukur. hukum tidak di desain untuk menjadi alat politik dan kekuasaan semata yang dengan seenaknya bisa digunakan untuk menindas yang lemah, tetapi hukum ada untuk menjaga neraca keadilan itu tetap seimbang. hukum tidak bertujuan untuk menghukum semata, tetapi lebih jauh daripada itu, hukum dibuat untuk mencegah para bajingan bertindak seenaknya. hukum adalah wajah peradaban dan emanusiaan yang tertinggi, itusebabnya Pram pernah berujar dalam novel tetraloginya yang aduhai keren gilanya itu, “Kalau kemanusiaan (dan hukum) tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia itu seorang sarjana.”

Problem di bidang perekonomian ; Tingkat pengangguran dan gaps antara yang kaya dengan yang miskin semakin menganga, isu-isu liberalisasi asset Negara, keterlibatan dalam pasar bebas (ekonom neo-liberal), dlsb. tentang isu pasar bebas itu sendiri, ini masalah ekonomi yang tidak mudah membeberkannya dalam beberapa kata, perlu ruang tersendiri. anak-anak SFL (Student For Liberty) Indonesia, giat sekali mengkampanyekan isu ini.

Problem di bidang pendidikan saat ini ;

PTN-BH atau Perguruan tinggi negeri badan hukum yang baru-baru ini ramai diterapkan dibeberapa perguruan tinggi negeri seperti ITB, UI, UGM, UB, Unair, ITS, dll. Terdapat pro-kontra tentang penerapan status ini di kampus-kampus tersebut, mulai dari elemen mahasiswa, dosen, hingga birokrat kampus. Kampus yang menyandang status PTN BH diartikan sebagai kampus yang otonom atau mandiri dalam masalah anggaran penyelenggaraan pendidikannya. Disini Negara tidak  lagi memberikan 100% APBN untuk setiap kampus negeri. Jadi pihak kampus mau tidak mau harus mencari anggarannya dari mana saja, bisa dari sponshorship dengan perusahaan, biaya masuk mahasiswa, biaya persemester, dlsb, jadi boleh dikata  bahwa PTN BH itu adalah Upaya Pemerintah Menswastakan Negeri.

Di akhir, dan yang perlu di garis bawahi, bahwa kita perlu mengingat kembali bahwasannya Indonesia ini adalah rumah kita. kita harus paham betul apakah Indonesia itu, dan disinilah kita bisa berperan. Indonesia sebagai wacana, dan kita sah-sah saja menganggapnya demikian, adalah sebuah konsep atau gagasan yang bisa jadi belum tentu final. Indonesia dirumuskan oleh para founding fathers kita (kita sangat berterimakasih kepada mereka), dimana orang-orangnya sama juga seperti kita, manusia biasa yang bisa saja khilaf dan salah, sehingga jangan menganggap bahwa wacana Indoneisa ini adalah wacana yang final. sebagai wacana, ia bisa mengalami perubahan, dan untuk itulah kedewasaan kita dalam berbangsa ditimbang. dinamika kebangsaan kita itu terus berubah. para founding fathers adalah generasi perintis dan pelopor, dan generasi kita adalah generasi perubah, yang semoga saja di tangan generasi kita, Indonesia bisa bernasib lebih baik lagi, menjadi negara yang maju dan sejahtera, dimana rakyatnya mempunyai nilai dan kualitas kemanusiaan yang tinggi. Kalau doanya Mbah Moen (KH Maimun Zubair, ulama sepuh NU), beliau sangat berharap bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia ini, menjadi kiblat utama tentang bagaimana sebaiknya manusia menjadi manusia.

Saya tidak memaksudkan bahwa Indonesia sebagai wacana yang belum final sebagai keinginan atau keharusan untuk merubah ideologi negara. indonesia bukan negara agama (karena rakyatnya tidak hanya memeluk satu agama tok), tetapi adalah negara multikultur dan muti etnis serta multi agama, sehingga keberagaman ini tidak mungkin bisa ditampung dalam sebuah ideologi agama tertentu (khilafah). untuk lebih jelasnya mengapa Indonesia tidak cocok bila menggunakan ideologi agama, bisa membaca buku Ilusi negara Islam, karangan Abdurahman Wahid, Gus Mus dan Syafi’i Maarif (supervisinya).

*Dicukupkan segitu dulu bualannya, karena saya akan segera hibernasi kembali untuk waktu yang tidak akan ditentukan. 😀

Engineering · Historis · Politik

Pertambangan di Indonesia

(Sebetulnya tulisan ini lebih tepat dijuduli ringkasan dari bukunya Pak Bondan yang berjudul Sebongkah Emas Di Kaki Pelangi, karena saya menuliskan ini juga setelah membaca buku itu, tetapi jelas bukan dimaksudkan sebagai review karena fokus di tulisan ini adalah bahwasannya saya ingin menampilkan tentang perkembangan dunia tambang di Indonesia dari masa ke masa. Jadi kalau di buku itu tujuannya adalah untuk mengungkap kasus penipuan terbesar dalam dunia pertambangan Indonesia oleh perusahaan Bre-X, maka saya disini mencukupkan diri pada beberapa data yang ada dalam buku itu untuk melengkapi pemahaman saya terhadap bagaimana jalannya sejarah pertambangan di Indonesia, yang kata orang sumber daya alamnya melimpah itu. Oia, buku Pak Bondan itu adalah hasil reportase dan investigasinya atas kasus Bre-X)

Nah jadi dari awal saya sudah bilang, meski rujukan primer tulisan saya adalah buku itu, tetapi ini bukan review. 😀 Intinya ingin bercerita tentang sejarah panjang pengelolaan pertambangan dan perminyakan nasional di tempat strategis ; Kalimantan (?) dan Irian Jaya atau Papua (Gunung Ersberg, dan Grasberg), dan beberapa revisian peraturan didalamnya seperti Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan, dlsb.

Isu tentang kekayaan yang dikandung perut bumi Indonesia sepertinya memang tidak akan lekang oleh waktu dan tak akan pernah habis bosan untuk diperbincangkan. Tentang bagaimana pengelolaannya, apakah pemerintah sudah benar dalam bertindak dan bersikap khususnya terkait PMA (Penanaman modal asing), tentang daulat energi (terkesan sangat keren dan nasionalis sekali bukan istilah ini? :D), dan sederet hal-hal lainnya yang ternyata masih berupa opini, terkaan dan dangkal sekali. Jauh dari analisis kenyataan dan lapangan. Justru di medan aslinya, bisnis di sektor pertambangan ini sangat rawan dan beresiko tinggi. Nanti kita akan tahu kenapa hanya segelintir perusahaan atau orang yang mau terjun ke bisnis ini. Ibaratnya, investasi awal di bisnis ini tergolong sangat besar dengan kepastian yang belum tentu. Kan ini namanya gambling, iya ndak? Baik di sektor pertambangan atau perminyakan.

Konon, untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi minyak hingga pengeborannya diperlukan sekurangnya 20 sumur yang harus di bor dengan biaya persumurnya mencapai 20 juta dollars. Dan dari 20 sumur tersebut belum tentu ada minyaknya. Tetapi kalau ada satu saja sumur yang ada minyaknya, itu sudah mengcover biaya awal tadi. 😀 makanya minyak bisa jadi sedemikian mahalnya. Tapi, subsektor pertambangan minyak risikonya jauh lebih kecil dibanding dengan pertambangan emas.

Nah, kata Jim Bob Moffett juga begitu, doi yang merupakan orang elit di PT Freeport pernah mengatakan bahwa usaha di bidang pertambangan adalah usaha yang sangat tinggi resikonya.

“Bila Anda mau memasuki bidang usaha pertambangan, Anda harus memiliki kepiawaian teknis, ditunjang dengan konsultan ahli yang punya reputasi baik, di samping modal yang sangat besar. Tidak ada jalan pintas. Anda harus mengikuti program eksplorasi yang komplet untuk menemukan cebakan yang bernilai komersiel tinggi. Peluang bagi seseorang yang punya modal pas-pasan – memperhitungkan kondisi alam Indonesia yang berat – untuk menemukan endapan mineral adalah sangat kecil, seperti keajaiban.”

Kemahsyuran Sumatera sebagai Pulau Emas telah berlangsung selama dua ribu tahun (?)*Kita tentu boleh bertanya angka tahun itu pak bondan dapat darimana :mrgreen: . Tapi sayangnya, tak cukup banyak catatan tentang kegiatan penambangan emas di Swarnadwipa ini. Peta kuno pra-kolonial Sumatera menunjukkan adanya dua tempat penambangan emas, yaitu: Rejanglebong di bagian utara Bengkulu, dan Batanggadis dibagian selatan Sumatera Barat. Tempat-tempat lain di Sumatera yang diketahui mempunyai deposit emas pada masa itu adalah di sekitar: Meulaboh di Aceh; Kotacina di Sumatera Utara; Muarasipongi, Buo, Batangasai, dan Salida di Sumatera Barat. Kotacina, misalnya, merupakan pelabuhan dagang yang ramai pada abad 11-13. Tak ada catatan sejarah tentang penambangan emas di Kotacina, tetapi penggalian arkeologis di sekitar Kotacina menemukan berbagai perhiasan emas purba.

Lalu tentang Kalimantan, …

– Pulau ketiga terbesar di dunia, setelah Greenland dan Irian – sangat sedikit kehadiran catatan-catatan etnografi masa lampau yang menunjukkan adanya kandungan emas. T.M. van Leeuwen, penemu cebakan emas Kelian, dalam Journal of Geochemical Exploration hanya menulis secara sepintas tentang penambangan emas oleh orang-orang Cina di Kalimantan pada abad ke-4. Sebuah catatan lain menunjukkan adanya temuan benda purbakala terbuat dari emas di Sambas dan Limbang, Kalimantan Barat. Mineral emas juga tercatat ditemukan di sekitar Monterado di Kalimantan Tengah, sekitar Martapura di Kalimantan Selatan, dan sekitar Barito di Kalimantan Selatan (John N. Miksic, 1989). Kegiatan penambangan di Kalimantan yang tercatat di masa lalu – berdasarkan catatan geologi Belanda pada 1930 adalah sebuah tambang batubara enam kilometer dari muara Sungai Kelian, Kecamatan Longiram, Kabupaten Kutai, Di masa modern, sumberdaya tambang yang terkenal di Kalimantan adalah minyak. Pada masa Perang Dunia II, Jepang berusaha keras menduduki Kalimantan karena minyak bumi yang akan dipakai untuk menggerakkan mesin-mesin perang.

Sebagian orang juga berteori bahwa nama Kalimantan sebetulnya berasal dari kata “kali”,”emas”, dan “intan”, yang menunjukkan adanya keterkaitan pulau ini dengan hasil tambang emas dan intan. Intan yang merupakan alotropi karbon – dan merupakan zat alami terkeras yang dikenal orang – sudah ditemukan di berbagai tempat di Kalimantan Tengah, Selatan, dan Barat selama beberapa abad. Tambang intan tradisional yang terkenal di Kalimantan adalah Martapura. Di Campaka, dekat Martapura, Kalimantan Selatan, pada 1965 ditemukan intan sebesar 166 karat yang terkenal dan diberi nama “Trisakti”.

Sebenarnyalah terdapat cukup banyak bukti yang menunjukkan adanya kegiatan penambangan emas dan intan di Kalimantan. Pada pertengahan abad 18, Sultan Mempawah (Kalimantan Barat) mendatangkan sekitar 20 orang Cina dari Provinsi Kwantung untuk dipekerjakan di tambang-tambang emas di Kalimantan Barat. Keberhasilan pekerja-pekerja tambang dari Cina itu membuat Sultan Sambas dan para sultan lainnya pun mulai mendatangkan pekerja-pekerja tambang dari Cina. (Catatan Penulis: satu abad kemudian para penjajah Belanda meniru cara yang sama dengan mendatangkan pekerja-pekerja tambang dari Cina untuk menggarap pertambangan timah di pulau-pulau Bangka, Belitung, dan Singkep).

Kalau kita pelajari perjanjian kerja antara para sultan dan pekerja tambang di masa itu, sebenarnyalah mereka sudah menggunakan konsep profit sharing atau production sharing. Kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang setara (equal partners) dalam perjanjian bagi hasil itu. Kabar pun segera terdengar di kalangan orang-orang Hakka dan Hoklo di Provinsi Kwantung tentang adanya cebakan emas di Kalimantan Barat. Semacam gold rush pun terjadi ketika orang-orang dari Kwantung ini berduyun-duyun datang ke Kalimantan Barat.

Sejarah Gunung Emas Cartenz, Irian Jaya. (Hal 5)

Dibanding temuan-temuan cebakan emas di kalimantan, nyatanya, penemuan emas di Irian Jaya lah yang merupakan salah satu surprise zaman modern Indonesia. Awalnya adalah pada tahun 1936, seorang geolog Belanda bernama Jean-Jacques Dozy yang menjadi anggota ekspedisi Colijn berhasil mencapai Ngga Pulu, 4906 meter. Ngga Pulu pada waktu itu adalah puncak yang tertinggi pada garis antara Puncak Himalaya dan Puncak Andes. Pada waktu itu Ngga Pulu bahkan lebih tinggi dari Puncak Jaya, puncak tertinggi Pegunungan Carstenz pada saat ini. Mencairnya es pada Puncak Ngga Pulu membuat ketinggiannya terus menurun dari tahun ke tahun. Perlu dicatat bahwa Ekspedisi Colijn bukanlah ekspedisi geologi, melainkan untuk melihat gunung berpuncak es yang tampak oleh pelaut-pelaut Belanda yang melintasi perairan Irian.

Pada ketinggian 3500 meter, Jean-Jacques Dozy, terperangah melihat sebuah bukit yang tampak hitam pekat, menjulang dengan ketinggian 75 meter di atas padang rumput alpin. Naluri geologinya segera mengatakan bahwa bukit yang sedang dilihatnya itu adalah sebuah cebakan mineral yang teramat kaya. Ia menamakan julangan itu sebagai Ertsberg, Gunung Bijih. “Tak salah lagi,” kata Dozy ketika itu. “Tak seorang geolog pun bisa tertipu oleh gunung hitam ini. Titik hijau dan birunya terlalu nyata untuk mendeteksi kandungan tembaga yang kaya di dalamnya.” Itulah mungkin yang disebut sebagai sense of engineering atau intuisinya engineer, anak teknik pasti tahu istilah itu. 😀

Laporan Jean-Jacques Dozy itu diterbitkan pada 1939 dan sejak itu mendekam di perpustakaan Universitas Leiden, mengumpulkan debu. Perang Dunia II yang kemudian pecah menciptakan prioritas-prioritas baru yang membuat laporan Dozy itu semakin terlupakan. Baru pada 1959 seorang Forbes Wilson –ketika itu geolog pada Freeport Sulphur yang berpusat di Louisiana, Amerika Serikat– dalam riset kepustakaannya menemukan laporan Dozy itu. Dozy tak hanya menulis tentang kekayaan cebakan yang diduga mengandung tembaga itu, tetapi juga melaporkan bahwa tempat itu mungkin merupakan lokasi tambang yang paling sulit di dunia. Bulu Kuduk Forbes Wilson bangkit. Ia tahu bahwa ia sedang dalam proses menemukan sebuah harta karun yang tiada terperi.

Pada tahun 1960 Forbes Wilson sudah merayap mendaki Ngga Pulu. Bila pada 1936 Dozy memerlukan 57 hari setelah diterjunkan dengan parasut, pada 1960 Wilson memerlukan 17 hari untuk mencapai tempat itu. Wilson segera menemukan kesalahanDozy. Gunung Bijih itu bukan 75 meter tingginya, melainkan 179 meter. Lebih daripada itu, Wilson juga menaksir bahwa kandungan tembaga dari Ertsberg bisa ditemukan hingga kedalaman 360 meter. Apa yang ditemukan Wilson adalah jauh lebih besar daripada apa yang diduga Dozy (George A. Mealey, 1996). Tetapi, Freeport belum bisa segera melaksanakan niatnya untuk menambang kekayaan Irian Jaya. Kondisi politik Indonesia pada waktu itu sedang mengalami berbagai kerawanan. Baru pada awal Pemerintahan Orde Baru, Freeport mengajukan izin dan menjadi PMA (Penanaman Modal Asing) yang pertama di Indonesia. Freeport kemudian mengontrak Betchel – perusahaan konstruksi terkemuka di Amerika Serikat – untuk membangun sarana penambangan di medan yang sangat sulit itu. Dan Freeport pun menemukan keberuntungannya. Tambang tembaga itu ternyata mempunyai kandungan emas yang sangat tinggi.

Berburu Emas

Dari baheula hingga sekarang ternyata ketergila-gilaan manusia terhadap logam mulia, yaitu emas, tak pernah kunjung surut. Bahkan dalam sejarahnya, ilmu kimia pun juga sempat dibayang-bayangi oleh mitos tentang emas ini, yaitu bagaimana pencarian para kimiawan terhadap senyawa atau unsur apapun (kayu misalnya) yang bila direaksikan akan menghasilkan emas.

Nah, Penemuan emas ternyata masih merupakan hal yang diburu orang. Dari Stockwatch Canada (informasi bursa saham Canada) yang mempunyai situs web di Internet, setiap minggu sedikitnya ada tiga berita tentang temuan emas di berbagai penjuru dunia. Ini berkaitan dengan banyaknya junior companies Canada yang bergerak di bidang ekplorasi mineral di berbagai penjuru dunia. Di Indonesia saat ini diperkirakan sekitar seratus junior companies Canada melakukan kegiatan penelitian umum dan eksplorasi.

Sebelum abad 18, penghasil utama emas di dunia adalah Amerika Selatan. Pada abad 16, ekspedisi-ekspedisi yang dikirim Spanyol untuk menemukan El Dorado di Amerika Selatan, malah menemukan harta karun Aztec di Meksiko dan Inca di Peru, serta menjarahnya untuk dibawa pulang ke Spanyol. Emas pada masa itu kebanyakan dipakai sebagai mata uang dan perhiasan. Oia, bisa dipastian bahwa disamping emas, pasti selalu ada kolonialisme disana. Inget prinsip 3G kaum penjajah kan? Gold adalah salahsatu motifnya. 😀

Sekilas tentang Kontrak Karya. (Hal 17)

Sedikit menyinggung tentang regulasi pemerintah Indonesia di bidang emas, minyak atau gas yang dikategorikan sebagai sumber daya alam. Di UUD kita, secara jelas hal tersebut dinyatakan dalam ayat 3 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bersumber dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang sakral itulah semua peraturan tentang pertambangan diderivaksikan. Secara bijaksana pula Pemerintah membuat penafsiran, bahwa “menguasai” tidaklah identik dengan “memiliki”. Penafsiran ini merupakan landasan penciptaan peraturan-peraturan di bidang usaha pertambangan Indonesia. Dalam sebuah diskusi di Sekretariat Negara sekitar sepuluh tahun yang lalu, Pemerintah bertekad untuk mengurangi kesan (down tone) kepemilikan, dan sebaliknya mencuatkan kepentingan pemasukan negara, kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan dengan memakai aset yang dikuasai Negara.

Hasil tambang yang pertama kali diatur oleh Pemerintah adalah minyak bumi. Pada dasarnya, Pemerintah menerapkan konsep production sharing dalam pengelolaan sumberdaya minyak bumi Indonesia dengan kontraktor-kontraktor asing. Kurangnya pengalaman Pemerintah pada waktu itu (baca : sekira zaman orba) dalam menangani kontrak-kontrak yang melibatkan perusahaan besar dari mancanegara, membuat Pemerintah memperlakukannya dengan penuh kewaspadaan. Salah satu hal yang dianggap “menakutkan” bagi pemerintah pada waktu itu adalah munculnya kekuatan tujuh perusahaan minyak raksasa yang dikenal dengan sebutan “The Seven Sisters”. Pada satu titik, “The Seven Sisters” ini, baik secara sendiri-sendiri maupun beraliansi, bisa saja mendikte pemerintah dengan usulkan klausal-klausal perjanjian yang menguntungkan mereka.

Untuk mencegah kemungkinan itu, Pemerintah menerapkan strategi merangkul perusahaan-perusahaan ekplorasi perminyakan berskala kecil (junior companies) untuk beroperasi di Indonesia. Asamera, misalnya, adalah salah satu perusahaan ekplorasi minyak pertama yang oleh Ibnu Sutowo, Direktur Utama Pertamina pada masa itu (kalo pernah baca novelnya Habibi-Ainun gak akan asing dengan nama itu. Hehe), diberi kontrak untuk melakukan eksplorasi di Indonesia. Asamera berhasil dan hingga kini masih eksis, bahkan telah men-transformasi-kan dirinya menjadi perusahaan minyak yang andal, tidak lagi sekadar yunior. Contoh perusahaan yang semula kecil dan kini telah berhasil di bidang perminyakan Indonesia adalah IIAPCO.

Kontrak Pertambangan berdasarkan production sharing itu hanya berlaku bagi komoditi minyak dan gas bumi, serta batubara. Batubara dimasukkan dalam klasifikasi yang sama karena fungsinya sebaga sumber energi. Untuk jenis-jenis mineral lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Pemerintah menerapkan sistem Kuasa Pertambangan (KP, hanya untuk pengusaha nasional), Dan Kontrak Karya (KK, hanya untuk perusahaan asing). Lahirnya Undang-Undang Pertambangan itu juga memberikan landasan yang lebih mantap bagi peningkatan operasi penambangan mineral. Pada 1952, misalnya, telah berakhir masa konsesi bagi perusahaan-perusahaan pertambangan Belanda yang melakukan penambangan timah di pulau-pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Sebelum lahirnya Undang-Undang Pertambangan, perusahaan tambang timah negara itu nyaris beroperasi di atas aturan-aturan yang ad hoc, antara lain dengan Perpu 37.

Pembedaan sistem itu sebetulnya sangat berlandasan. Penambangan mineral jauh lebih tinggi risikonya dibandingkan penambangan minyak dan gas bumi. Perusahaan minyak, misalnya, cukup mengebor dua lubang – di Indonesia pada kedalaman 600-2000 meter, di tempat-tempat lain bisa sampai 3000 meter –dengan biaya sekitar AS$4 juta per lubang, untuk bisa memutuskan apakah terdapat cebakan ekonomis di kawasan itu. “Bahkan, bila tajam analisis seismiknya untuk menemukan oil trap atau gas trap di dalam perut bumi, dengan satu lubang pun sudah ketemu,” kata B.M.W. Siagian, seorang geolog kawakan yang kini memimpin PT Timah Investasi Mineral. Perusahaan tambang mineral, sebaliknya, harus melakukan pengeboran sebanyak ratusan lubang sebelum bisa menarik kesimpulan tentang adanya cebakan ekonomis. Biaya pengeboran rata-rata mencapai AS$100 per meter, atau sekitar AS$25,000 per lubang. “Tergantung jenis batuan di mana mineralisasi ditemukan. Bisa mahal, bisa kurang mahal,” kata Siagian. Perbedaan utama antara KPS (Kontrak Production Sharing) dan KK (Kontrak Karya) adalah bahwa KPS manajemen seluruh kontraktor asing ditengani oleh Indonesia, dalam hal ini Pertamina. Setiap perencanaan pengembangan harus disetujui Pemerintah. Untuk produk minyak, Indonesia memperoleh bagian 85%, sedangkan kontraktor memperoleh 15% sebagai upah. Untuk gas bumi, kontraktor memperoleh upah lebih besar, yaitu 30%.

Susahnya Menambang Mineral itu, … (Hal 21)

Menurut Soetaryo Sigit bahwa success rate untuk usaha pertambangan mineral emas rasionya adalah kurang dari 3:100. Padahal di subsektor minyak dan gas bumi angka keberhasilannya bisa mencapai 1:2. Sukses yang dicapai segelintir perusahaan tambang mineral hanyalah sebuah puncak gunung es yang tampak di atas permukaan laut. Di bawahnya terpuruk ratusan perusahaan tambang yang sedang berusaha untuk mencapai puncak gunung es, dan sebagian besar bahkan sudah terkubur beku di bawah sana.

Risiko teringgi yang dihadapi perusahaan pertambangan adalah biaya eksplorasi yang tak ada batasnya. Siapa yang bisa memastikan bahwa setelah sumur bor keseratus akan ditemukan emas? Tingginya risiko usaha pertambangan juga diperkuat dengan unsur-unsur berikut: lokasinya yang jauh di pelosok tanpa infrastruktur memadai, memerlukan modal yang sangat besar (capital intensive), usia penambangan yang terbatas, serta pencegahan pencemaran dan rehabilitasi lingkungan yang juga mahal biayanya (sosial maupun aktual). Kuntoro Mangkusubroto dalam ceramahnya di Metal Mining Agency of Japan pada akhir September 1996 mengatakan: “Every mineral prospect is now the site of intense environmental, social and political negotiation.” Harga komoditi mineral yang ditetapkan oleh pasar membuat perusahaan penambangan hanya menjadi price taker yang setiap saat berada dalam posisi rawan oleh goyangan harga pasar. Belum lagi bila harus dipertimbangkan upaya-upaya Pengembangan wilayah (community development) mengingat lokasi operasi biasanya berada di daerah terpencil yang terbelakang pembangunannya. Semua risiko itu juga membuat rintangan lain bagi perusahaan pertambangan: sulitnya memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Anggapan-anggapan umum dan para pakar yang kurang memahami masalah untuk memperketat aturan-aturan Kontrak Karya – apalagi mengubahnya menjadi Undang-Undang – akan berakibat kontra-produktif. Misalnya, Rachman Wiriosudarmo, mengatakan bila kontraktor ditekan dengan pajak yang semakin tinggi, dampaknya adalah pada merosotnya komitmen di bidang perlindungan lingkungan, konservasi mineral, dan pengembangan wilayah. Pada masa Mohamad Sadli menjadi Menteri Pertambangan, misalnya, pernah diberlakukan ketentuan tentang windfall profit (bila keuntungan melebihi 15% dikenai pajak tambahan) yang antara lain membuat “kosong”- nya permohonan Kontrak Karya selama sepuluh tahun. Unsur keberuntungan boleh dikata tak ada di bidang usaha pertambangan. Jim Bob Moffett, CEO Freeport, selalu mengatakan bahwa: “Luck is when hardwork meets opportunity.” Perusahaan-perusahaan pertambangan yang sekarang berada di puncak gunung es itu bukanlah perusahaan-perusahaan yang beruntung. Mereka telah terlebih dahulu mempertaruhkan segala daya dan dana untuk menemukan cebakan mineral yang dikejarnya.

Referensi bacaan :

  1. Bre-X ; Sebongkah Emas di Kaki Pelangi, Bondan Winarno. bagi yang ingin membacanya dalam bentuk pdf, silakan sudah ada yang berbaik hati menguploadnya di sini.
Historis · Politik

Masihkah Rambut Gondrong Mahasiswa Menandakan Idealisme?

*Pernah diposting sebelumnya di LPM 1.0 (Pers Mahasiswa ITS)

Rambut gondrong pernah menjadi musuh awal Orde Baru selain komunisme.

(Anonim)

Setidaknya kita tahu bahwa yang memperjuangkan kemerdekaan ini sebagiannya adalah para pemuda, yang dikemudian hari mempunyai peran yang tidak sepele dalam mengawal kebijakan pemerintahan. Para pemuda atau mahasiswa ini merupakan garda terdepan yang memperjuangkan aspirasi rakyat bawah yang dirasa masih murni mempunyai idealisme dan tidak bias kepentingan. Bila berbicara tentang pemuda atau mahasiswa, saya selalu suka dengan kata-katanya Tan Malaka yang ini, “Hanya idealismelah satu-satunya kemewahan yang dipunyai oleh anak muda”. 

Lantas kita juga tahu bahwa yang melengserkan orde baru itu digerakan oleh spirit ‘perlawanan’ dari kaum intelektual muda ini (meski tidak sesederhana itu juga sih sejarah real di belakang gerakan 98 itu) yang artinya mahasiswa patut diperhitungkan dalam kontestasi perpolitikan di Negara ini. Meski kita lihat belakangan ini ada upaya-upaya untuk mencegah keterlibatan mahasiswa dalam panggung perpolitikan dan mengkerdilkan statusnya untuk sekedar belajar tok di kampus, gak usah macem-macem. Jadi sekarang kalau kita melihat mahasiswa terhadap pmerintah itu bak singa ompong yang sudah kehilangan tajinya.

Pembukaan diatas yang secara singkat menggambarkan pemuda, mahasiswa, sejarah dan politik ini perlu saya kedepankan sebelum membahas tema yang menarik yaitu kaitannya rambut gondrong dengan idealisme mahasiswa. Emang ada kaitannya kah? Eits faktanya rambut gondrong itu pada suatu waktu pernah menjadi spirit perlawanan kaum muda atau mahasiswa dalam merongrong kemapanan kuasa pemerintah yang terlalu mengatur lho.

Bagi generasi millennial semacam kita rambut gondrong bukanlah sesuatu yang ada hubungannya dengan idealisme. Semenjak SD hingga SMA doktrin itu masih terus melekat dalam benak bahwa anak laki-laki gak boleh berambut panjang. Dan kita pun mengiyakannya begitu saja, tanpa kita tahu mengapa harus begitu? Ketika SMP atau SMA saya termasuk yang mempermasalahkan kekonyolan pihak sekolah yang merazia (memotong paksa) siswa yang berambut panjang hanya demi alasan ‘kerapihan’. Citranya sudah kelewat negatif bagi seseorang yang berambut panjang, dicap urakan lah, gak bisa diatur, anak nakal, dan sederet label2 negatif lainnya. Padahal, kan tidak selamanya siswa berambut gondrong begitu, ya ndak?

Kita memang hidup pasca orde baru, sehingga kehidupan kita juga secara tidak langsung masih terwarisi pikiran-pikiran orde baru yang sepenuhnya tidak bisa dihilangkan. Mental “cari aman”, “gimana bapak saja”, “wes manut ae”, dlsb masih mendominasi sebagian besar orang-orang sekarang. Tak terkecuali mahasiswanya juga. Nah, warisan ini akan semakin mudah kita pahami manakala kita tahu konstruksi sejarah yang diciptakan oleh orde baru dan bagaimana orde baru memainkan peran politik dan kuasanya. Bila kita perhatikan mengapa orde baru bisa sampai ‘tahan’ hingga 32 tahun, akan kita dapati bahwa ternyata narasi sejarah yang mereka ciptakan dan mereka tanamkan itu harus dianggap sebagai sebuah kebenaran yang tanpa gugatan.

8035942
Buku yang aduhai muantep dan degilnya. Top! bisa diperoleh di toko buku kesayangan pemiliknya.

Terkait dengan perbincangan kita kali ini, sebetulnya ada satu buku menarik yang kebetulan membahas tema serupa, yaitu tentang wacana rambut gondrong dan instabilitas politik nasional yang dikarang oleh Aria Wiratma Yudistira dengan judul “Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal 1970-an”, sebuah buku yang sebetulnya merupakan skripsi beliau di Jurusan sejarah UI. Di kalangan mahasiswa sejarah UI buku ini masih merupakan skripsi yang fenomenal dan greget, karena mengangkat tema yang seksi tetapi sangat penting untuk melihat celah kekosongan sejarah nasional kita yang cenderung disetir oleh pemerintah. Bukan hal yang baru bahwa pemerintah memang melegitimasi kekuasannya dengan sejarah. Dalam buku itu secara gamblang ditampilkan bagaimana orde baru sampai harus mengatur rambut masyarakatnya, atau spesifiknya kaum pemuda atau mahasiswanya. Ini bukan hal yang berlebihan mengingat jargon yang digaungkan oleh orde baru adalah tentang stabilitas nasional dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Hal-hal yang merongrong itu semua, sebisa mungkin dipadamkan sebelum menjalar kemana-mana. Termasuk bila para pemuda atau mahasiswa dianggap merongrong kekuasaan orde baru, maka pemerintah tidak akan tinggal diam untuk mendepolitisasi seluruh pergerakan mahasiswa. Contoh sederhananya adalah bagaimana Orba merubah istilah pemuda yang memiliki konotasi politik dan bersifat revolusioner sebagaimana pada periode-periode sebelumnya, menjadi remaja atau yang pada periode 1990-an disebut ABG (Anak Baru Gede). Remaja digambarkan sebagai kumpulan orang belum matang, cenderung bergerombol, kadangkala menggunakan seragam sekolah, tidak disiplin gampang naik darah, liar, dan yang terutama menjadi bagian yang tidak penting, bau kencur dan tidak tahu apa-apa. Ketika zaman Orba kosa kata pemuda haram digunakan.

Anak muda, yang sebelumnya menjadi katalis gerakan rakyat, secara sistematis dimatikan potensinya. Mereka dijauhkan dari kehidupan berpolitik dengan cara memposisikan mereka sebagai pewaris idealisme pembangunan Orde Baru. Demi menjaga stabilitas nasional, tindak preventif yang berlebihan pun dilakukan hingga selera pribadi seperti gaya rambut menjadi ancaman yang dianggap potensial. Kalau sekarang kita akan menganggap kebijakan itu konyol, tapi percayalah bahwa itu pernah terjadi di negeri ini. J

Kronologisnya kira-kira begini, Zaman 60-an itu menandai lahirnya Orde baru, lalu dunia berada dalam suasana perang dingin gontok-gontokan antara kubu Amerika dengan Soviet, Nah ketika itu diikuti juga dengan tren budaya hippies yang sedang marak-maraknya dan mewabah. Budaya Hippies sendiri adalah salah satu gerakan counter-culture yang berkembang di Amerika Serikat pada era itu. Gerakan ini lahir sebagai antitesis dari generasi sebelumnya yang dinilai telah jauh dari alam tempat mereka berasal. Menurut mereka manusia modern telah dibutakan oleh ambisi menaklukkan, perang, dan menang.

Tidak mau kalah oleh tren global, ternyata ada sebagian anak muda Indonesia yang juga ikut-ikutan mengikuti mode tersebut sebagai penyaluran atas ekspresi kebebasan dengan membiarkan rambut gondrong, celana berpotongan cutbrai, dan pakaian tampil kedodoran. Melalui koran, majalah serta radio dan film-film, anak-anak muda di kota-kota besar di Indonesia terbawa pengaruh mode macam ini. Tapi perilaku itu tidak diikuti dengan pemahaman atas nilai-nilai ideologis yang terkandung didalam tren tersebut.

Lalu, rambut panjang yang menjadi gaya khas anak muda Hippies ini mulai menjadi wacana serius di Indonesia pada awal 70-an. Pemerintah tidak tinggal diam. Oleh pemerintah Rambut gondrong dicitrakan dengan negatif lewat wacana di media masa yang mereka gunakan sebagai alat propaganda, sehingga tidak heran bila judul-judul berita ketika itu berkisar seperti “7 gondrong merampok bis”, “6 pemuda gondrong perkosa 2 wanita”, “Disambar si gondrong”, itu menjadi sesuatu yang biasa. Apa yang digambarkan dalam berita itu menunjukan bagaimana citra rambut gondrong dibentuk.

kang Eka.png
Dosen ITS yang nyentrik karena berambut gondrong.Pak Raditya Eka Rizkiantoro, terinspirasi oleh Indian dan Moge. bekas personel The Panasdalam Band. gambar diambil dari majalah Y-ITS edisi ke-3.

Artinya disini kita melihat bahwa Foucault benar ketika menyatakan bahwa kekuasaan menjadi alat untuk menormalisasi individu-individu melalui serangkain norma dan peraturan yang ditetapkan. Kekuasaan cenderung memaksakan kehendaknya. Menurut Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam bahwa “Pelarangan rambut gondrong tahun 60-an dan 70-an itu bukan hanya soal perbedaan persepsi tua versus muda, militer versus sipil, laki-laki versus perempuan, tetapi menyangkut pula masalah praktik kekuasaan dan simbol perlawanan terhadap kekuasaan tersebut. Mengapa penjahat yang ditangkap aparat keamanan kepalanya digunduli ? Apakah ada anasir subversi bersembunyi di bawah rambut itu? Pada era ’70-an biasanya perampok diberitakan berambut gondrong, tetapi sebaliknya era ’90-an penculik para aktivis dikabarkan berambut cepak.”

Nah jadi saat kekuasaan merumuskan bahwa rambut gondrong identik dengan radikalisme dan sikap acuh tak acuh, disitu ada perlawanan dari mahasiswa. Konon, peristiwa Malari tahun 1974 itu juga berawal dari rambut gondrong. Mungkin kapan-kapan kita perlu mendiskusikan tentang peristiwa Malari ini sebagai bagian dari politik identitas bahwa kita harus tahu sejarah yang sebenarnya, insyaAllah.

Menurut Musyafak di Suara Merdeka, setidaknya ada dua sebab pemerintah merepresi rambut gondrong ketika itu. Pertama, pemuda dianggap penting dalam dinamika kebangsaan sebagai generasi penerus kepemimpinan masa depan hingga perlu kontrol dan pembinaan. Namun, saat itu pemuda justru berkembang tidak sesuai keinginan penguasa. Kondisi politik-ekonomi Orde Baru pada awal 1970-an masih labil oleh pelbagai persoalan naiknya harga pangan maupun bahan bakar minyak (BBM), juga pembersihan orang-orang yang dicurigai terkait gerakan Partai Komunis Indonesia PKI sangat menakuti rakyat. Realitas sosial berjalan tidak sesuai cita-cita politik-kebangsaan, secara tidak langsung mendorong kaum muda bertumbuh sebagai counter culture (budaya tanding).

Secara behavioral, budaya tanding terejawantah dalam pola hidup memilih berbeda dari kebiasaan dominan yang jamak dan lumrah. Salah satunya gaya hidup rambut gondrong yang lebih dianggap masyarakat sebagai laku norak, atau bahkan mreman (berlagak preman). Secara ideologis, budaya tanding ini mewujud dalam kepercayaan nurani yang berkehendak lepas dari jejaring kekuatan dominan dan menolak status quo. Konteksnya dengan Orde Baru adalah penolakan secara radikal terhadap pemapanan tata politik yang otoriter dan mewabahnya korupsi, kolusi, serta nepotisme. Counter culture secara behavioral sekaligus ideologis saat itu diperankan oleh mahasiswa atau pemuda, kebanyakan berambut gondrong, yang kerap melakukan aksi protes dan demonstrasi kepada pemerintah. Fakta besar adalah meletusnya peristiwa Malari (15 Januari) 1974 itu.

Kedua, pemerintah risih melihat perilaku kaum muda mengikuti tren kebarat-baratan dengan cara memelihara rambut panjang. Dan ini yang konyol, Orde baru sampai harus mempermainkan sejarah dengan mengatakan bahwa Rambut gondrong merupakan budaya asing dan bukan kepribadian bangsa Indonesia. Karena setelah dilacak, rambut panjang atau gondrong ternyata bisa ditemukan dalam sejarah keadaban manusia nusantara pada masa kerajaan-kerajaan. Thomas Stamford Raffles (2002) mencatat, pada masanya ketika Belanda berada di Indonesia, khususnya di Distrik Sunda dan Cirebon, menemukan kebanyakan petinggi pribumi berambut panjang.

Artinya bahwa gunting ternyata pernah menjadi alat utama Orde Baru untuk mengatur rakyatnya sendiri.  Mempunyai rambut gondrong itu ternyata tidak sesederhana kelihatannya karena terdapat nilai ideologi dan beban makna serta historis dibelakangnya yang turut menyertainya sebagai pengejawantahan atas ekspresi kebebasan. Tapi Kini, masihkah ada dari mahasiswa yang berambut gondrong itu mewarisi spirit perlawanan, penentangan atas dasar idealisme terhadap kemapanan kuasa elit pemerintah? Sebuah pertanyaan yang seharusnya bisa lebih dari sekedar untuk menggugah kesadaran kita, Rek! Nah.

Referensi bacaan :

*Aria Wiratma Yudhistira. 2010. Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal 1970-an. Tangerang : Marjin Kiri.

**Majalah Historia Online

***Suara Merdeka, Musyafak Timur Banua, 03 Oktober 2010