Historis · Kampus · Politik

Wacana Bernegara

Tulisan ini sepenuhnya diambil dari diskusi di TMI (Teknokrat muda ITS), Surabaya, pada hari sabtu, 04 maret 2017 di selasar perkapalan dengan rujukan utama dari perspektif Benedict Anderson di bukunya yang berjudul “Imagined Communitites”. Saya sendiri belum sempat membaca langsung buku itu, tapi sepertinya memang menarik. Dan mengapa tulisan yang diskusinya sudah lama ini baru di posting sekarang? Itu semata karena kemalasan saya untuk menyelesaikan penulisan ini. *hehe. Dan karena tidak tega melihat tulisan setengah jadi ini teronggok begitu saja di leptop akhirnya saya tuntaskan juga, karena katanya, tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai.

Beberapa pertanyaan awal untuk memantik diskusi ini diantaranya adalah; Apakah alasan munculnya Negara? Apakah Negara itu? dan apakah atau siapakah yang menjadi Negara pertama? bagaimanakah caranya untuk menghilangkan Negara dan siapa yang berhak untuk melakukan itu? dlsb. Hmm, pertanyaan-pertanyaan itu kembali ke awal sih, bahwa ini semua sepenuhnya tentang sejarah Negara itu sendiri, yang mengacu ke perjanjian westpalia (Jerman). Perjanjian ini dinilai menjadi cikal bakal atau gen awal dari pembentuk konsep Negara, yang seiring waktu mengalami koreksi dan perbaikan system hingga menjadi bentuk Negara seperti sekarang ini. Jadi sebelum adanya perjanjian itu boleh dikata di dunia ini belum ada Negara, dunia kebanyakan masih disebut kerajaan, kesultanan, keratin, koloni, wilayah, dlsb, tergantung keinginan penguasa ditempat itu inginnya disebut apa. 

Perjanjian westpalia dilahirkan pada tahun 1648 sebagai respon atas kekuasan kerajaan yang dinilai anarki (setara). Setiap kerajaan tidak boleh mengerajai (?) kerajaan lainnya atau mensubordinatnya. Tidak boleh ada satu raja dengan kerajaan lebih dari satu. Dalam tatanan kekuasaan yang ingin disepakati ketika itu adalah kesepakatan untuk menjamin bahwa dari kekuasaan yang hirarki agar bisa menjadi anarki. Jadi tidak boleh antara kerajaan menindas kerajaan lainnya. Konsep ini pada evolusi selanjutnya berubah bentuk menjadi system kenegaraan, sehingga dengan itu dimulailah era wilayah-wilayah yang awalnya adalah jajahan, mulai memerdekan diri dan menyatakan dirinya sebagai Negara. Pada era ini Negara-negara baru yang terbentuk disebut sebagai Negara dunia pertama. istilah ini mengacu pada pembabakan sejarah Negara. Kita mengenal bahwa Indonesia termasuk Negara dunia ketiga, artinya Negara Indonesia baru hadir di akhir-akhir periodisasi negara. Jadi, istilah Negara itu sebenarnya mengacu kepada term yang menyatakan bahwa ia tidak boleh berada di bawah subordinat Negara lain. Antara satu Negara dengan lainnya harus equal atau setara (equal dalam hal apa?). 

Awal mula sekali era dari dunia ini adalah era imperialism, era ekspansi kekuasaa dimana dunia sepenuhnya diperebutkan oleh orang-orang yang kuat dan powerful. Eranya penaklukan. Dunia diatur oleh seperti tidak ada bedanya dengan sistem rimba, hanya yang kuatlah yang berhak memerintah. Tidak ada tempat bagi yang lemah. Setelah era imperialisme lalu terbitlah era kolonialisme, tidak sekedar ekspansi tetapi juga mulai melakukan eksploitasi di wilayah taklukan (penjajahan) untuk mengambil manfaat sebanyak mungkin dari Negara yang terjajah tersebut. Tetapi lambat laun di era ini mulai terjadi perkembangan hingga akhirnya pihak penjajah (dengan pertimbangan tertentu) sudah mau memberikan hak politis bagi negeri jajahannya. Mungkin itu dianggap adil sebagai timbal balik atau rasa terimakasih dari penjajah ke si terjajah. Dari era kolonialisme inilah muncul rasa nasionalisme dari orang yang terjajah, yang merasa bahwa negaranya haruslah ditentukan dan digerakkan oleh rakyat Negara itu sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Setelah era kolonialisme lalu ada era modern yang ditandai dengan terbentuknya liga bangsa-bangsa, ini terbentuk setelah dunia mengalami perang dunia pertama dan perlu ada suatu badan khusus yang diakui oleh semua Negara yang mempunyai otoritas atau wewenang untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dunia, selain itu juga karena setiap Negara juga ternyata mau tidak mau mempunyai ketergantungan kepada Negara lainnya, tidak bisa jalan bila sendiri-sendiri.

Teori-teori tentang pembentukan Negara ada beberapa versi, yang paling kuno atau jadul diajukan oleh Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa Negara itu adalah anugerah dari Tuhan, sehingga orang yang berkuasa secara tidak langsung adalah representasi dari kehendak Tuhan itu sendiri. Orang yang berkuasa adalah tangan kanan atau ditunjuk oleh Tuhan (Kaisar = anak dewa). Teori kedua adalah kontrak social, perumusnya ada Jhon Locke, Thomas Hook, dll, yang menyatakan bahwa Negara itu adalah suatu proyek bersama, suatu kontrak social yang dikehendaki oleh sekelompok atau mayoritas orang yang merasa harus mewakilkan kekuasaannya pada segelintir orang untuk mengatur hajat hidup orang banyak. Dari teori inilah kemudian muncul demokrasi. Nah, ada beberapa istilah kunci untuk memahami ini, ada Negara, negeri dan bangsa. Ketiganya jelas berbeda. Negara adalah dari perspektif hukum atau pemerintah, sementara negeri adalah dari perspektif wilayah atau land dari Negara itu sendiri, dan bangsa merujuk kepada people atau orang-orang yang mendiami tempat itu sendiri (rakyat). Jadi, dari kontrak social kita menjadi tahu bahwa Negara itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama (proyek bersama) dengan tujuan untuk menyelenggarakan kemaslahatan yang semaksimal mungkin atau melangsungkan kesejahteraan rakyatnya. Atau secara lebih gampang dan mudahnya, Negara itu dibentuk oleh wacana atau opini dari semua rakyat di suatu wilayah (kesepakatan). Wacana itulah yang menjadi pokok dasar pembentukan Negara. Nah, bila kita melihat Indonesia, maka Negara Indonesia dibentuk atas dasar wacana setiap founding father yang sudah merumuskan bentuk dari bangunan Negara Indonesia ini. Seberapa kuat dasar yang diberikan kepada Indonesia menentukan seberapa kuat Negara ini akan tetap ada. Artinya bila wacana-wacana itu yang berupa dasar Negara (UUD 1945 dan Pancasila) digugat oleh semua rakyat, maka mau tidak mau Indonesia ini akan runtuh pula. Dan keruntuhan itu bisa dilihat dari apakah masih relevan dasar-dasar yang ditanamkan oleh founding father itu dengan kenyataan Indonesia saat ini? Ini jadi seperti kita ingin menagih janji kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh mereka, apakah sudah terpenuhi belum realisasinya.

Dalam undang-undang dasar 1945, pokok penting penyelenggaraan Negara Indonesia ini didasarkan ada empat hal yang menjadi capaian dan kerja dari pemerintah atau Negara untuk rakyatnya secara keseluruhan yaitu :

1). Di bidang hukum ; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2). Di bidang perekonimian ; memajukan kesejahteraan umum.

3). Di bidang pendidikan ; mencerdaskan kehidupan bangsa.

4). Di bidang social politik global ; dan, ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Nah cara terbaik untuk menganalisis lebih dalam dan memahami setiap point dari tujuan adanya Negara Indonesia adalah degan merujuk kembali para pencetusnya dan apa maksud mereka atau tafsirannya terhadap point-point itu. kita kembali ke sumber awal dari suatu kerangka yang ada, semisal point pertama yang berbicara tentang hukum, apa maksud founding father kita dengan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” itu, kita bisa merujuk kepada pemikiran Soekarno, bahwa point ini menjamin seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hukum yang adil, tidak terpisah-pisah atau terbagi-bagi, sehingga jadi jelaslah bahwa di Indonesia hanya ada satu jenis rakyat, yaitu rakyat Indonesia, tidak ada istilah pribumi, asing, non-asing, dlsb. Siapapun yang lahir dan tumbuh serta mencari penghidupan di Indonesia adalah rakyat Indonesia (yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan administrasi lainnya). Bangsa kita adalah bangsa yang bhineka dan beraneka ragam, kepentingan bangsa diatas kepentingan golongan atau suku, sehingga tidak ada istilah mayoritas atau minoritas, tidak ada istilah suku jawa lebih unggul daripada suku lain. Indonesia adalah gabungan dari semua suku yang ada dengan keunikan dan khasnya masing-masing, suku Sunda, Jawa, Madura, Dayak, Papua, Aceh, Melayu, dlsb.

Kemudian point kedua berbicara tentang perekonomian Negara, bahwa tujuan adanya Indonesia ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kira-kira siapakah sosok atau tokoh yang relevan dan kompeten di bidang ini? Kita mengenal Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia, focus dan konsen perjuangan beliau selain memperjuangkan kemerdekaan negeri ini adalah menciptakan konsep yang memungkinkan semua rakyat bisa sejahtera dengan konsep koperasinya. Perpaduan antara kapitalis dan sosialis yang sesuai dengan tabiat rakyat Indonesia yang suka gotong royong. Dalam bukunya, Bung Hatta dengan gamblang menyebutkan apa maksud dari system koperasinya itu,

Problem di bidang hukum ; tirani mayoritas (?), Negara yang seperti absen dalam penderitaan setiap warga atau golongan, hukum tajam kebawah tetapi tumpul ke atas. klise sekali, bukan? tetapi ini masalah mendasar di sebuah negara yang mengatasnamakan negara hukum. sewaktu SMA, ini doktrin yang paling melekat yang saya dapatkan dari pelajaran PKN, bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. terkesan bertolakbelakang dengan realitas? itu lain soal (problem juga sebenarnya). tapi dasar ini yang seharusnya menjadi panduan dan pedoman kita dalam berkebangsaan. hukum kita mungkin masih jauh dari sempurna (ya iyalaah), tetapi itu bukan alasan untuk tidak menggunakan hukum itu sendiri bukan? kalau lah hukum kita masih bersifat kolonialis (karena diwariskan dari Belanda), ya apa salahnya kalau direvisi dan dikoreksi bersama-sama sehingga menghasilkan hukum yang berkeadilan, beradab dan memihak pada kebenaran. hukum ini adalah masalah fundamental, dan bagamana warga negara memandang hukum itu, dengan sendirinya mencerminkan pandangan seberapa jauh warga negaranya itu beradab dan maju. hukum menjadi tolak ukur. hukum tidak di desain untuk menjadi alat politik dan kekuasaan semata yang dengan seenaknya bisa digunakan untuk menindas yang lemah, tetapi hukum ada untuk menjaga neraca keadilan itu tetap seimbang. hukum tidak bertujuan untuk menghukum semata, tetapi lebih jauh daripada itu, hukum dibuat untuk mencegah para bajingan bertindak seenaknya. hukum adalah wajah peradaban dan emanusiaan yang tertinggi, itusebabnya Pram pernah berujar dalam novel tetraloginya yang aduhai keren gilanya itu, “Kalau kemanusiaan (dan hukum) tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia itu seorang sarjana.”

Problem di bidang perekonomian ; Tingkat pengangguran dan gaps antara yang kaya dengan yang miskin semakin menganga, isu-isu liberalisasi asset Negara, keterlibatan dalam pasar bebas (ekonom neo-liberal), dlsb. tentang isu pasar bebas itu sendiri, ini masalah ekonomi yang tidak mudah membeberkannya dalam beberapa kata, perlu ruang tersendiri. anak-anak SFL (Student For Liberty) Indonesia, giat sekali mengkampanyekan isu ini.

Problem di bidang pendidikan saat ini ;

PTN-BH atau Perguruan tinggi negeri badan hukum yang baru-baru ini ramai diterapkan dibeberapa perguruan tinggi negeri seperti ITB, UI, UGM, UB, Unair, ITS, dll. Terdapat pro-kontra tentang penerapan status ini di kampus-kampus tersebut, mulai dari elemen mahasiswa, dosen, hingga birokrat kampus. Kampus yang menyandang status PTN BH diartikan sebagai kampus yang otonom atau mandiri dalam masalah anggaran penyelenggaraan pendidikannya. Disini Negara tidak  lagi memberikan 100% APBN untuk setiap kampus negeri. Jadi pihak kampus mau tidak mau harus mencari anggarannya dari mana saja, bisa dari sponshorship dengan perusahaan, biaya masuk mahasiswa, biaya persemester, dlsb, jadi boleh dikata  bahwa PTN BH itu adalah Upaya Pemerintah Menswastakan Negeri.

Di akhir, dan yang perlu di garis bawahi, bahwa kita perlu mengingat kembali bahwasannya Indonesia ini adalah rumah kita. kita harus paham betul apakah Indonesia itu, dan disinilah kita bisa berperan. Indonesia sebagai wacana, dan kita sah-sah saja menganggapnya demikian, adalah sebuah konsep atau gagasan yang bisa jadi belum tentu final. Indonesia dirumuskan oleh para founding fathers kita (kita sangat berterimakasih kepada mereka), dimana orang-orangnya sama juga seperti kita, manusia biasa yang bisa saja khilaf dan salah, sehingga jangan menganggap bahwa wacana Indoneisa ini adalah wacana yang final. sebagai wacana, ia bisa mengalami perubahan, dan untuk itulah kedewasaan kita dalam berbangsa ditimbang. dinamika kebangsaan kita itu terus berubah. para founding fathers adalah generasi perintis dan pelopor, dan generasi kita adalah generasi perubah, yang semoga saja di tangan generasi kita, Indonesia bisa bernasib lebih baik lagi, menjadi negara yang maju dan sejahtera, dimana rakyatnya mempunyai nilai dan kualitas kemanusiaan yang tinggi. Kalau doanya Mbah Moen (KH Maimun Zubair, ulama sepuh NU), beliau sangat berharap bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia ini, menjadi kiblat utama tentang bagaimana sebaiknya manusia menjadi manusia.

Saya tidak memaksudkan bahwa Indonesia sebagai wacana yang belum final sebagai keinginan atau keharusan untuk merubah ideologi negara. indonesia bukan negara agama (karena rakyatnya tidak hanya memeluk satu agama tok), tetapi adalah negara multikultur dan muti etnis serta multi agama, sehingga keberagaman ini tidak mungkin bisa ditampung dalam sebuah ideologi agama tertentu (khilafah). untuk lebih jelasnya mengapa Indonesia tidak cocok bila menggunakan ideologi agama, bisa membaca buku Ilusi negara Islam, karangan Abdurahman Wahid, Gus Mus dan Syafi’i Maarif (supervisinya).

*Dicukupkan segitu dulu bualannya, karena saya akan segera hibernasi kembali untuk waktu yang tidak akan ditentukan. 😀

Buku · Kampus · Review

Resensi buku The Elements of Journalism

Judul               : The Element of Journalism

Penulis             : Bill Kovach dan Tom Rosenstiel

Tahun Terbit    : 2001

Halaman          : 214 hlm

Peresensi         : Sandri

(*Pernah dipublish oleh Persma ITS, LPM 1.0)

buku 9 element of jouralism
Diterjemahkan oleh Yayasan Pantau, tahun 2006

Diantara buku-buku yang membahas tentang dunia jurnalisme (yang kebanyakan ditulis oleh Jurnalis), tidak banyak yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum dalam mekanisme kerja jurnalisme itu sendiri, apalagi yang bisa dijadikan “kitab suci”nya kaum jurnalis. Padahal dunia pers itu sendiri mendapatkan momentumnya sudah sejak jauh-jauh hari dan semakin mendapatkan tajinya ketika dunia dimasuki oleh teknologi informasi ; televisi, radio dan sekarang, internet. Jadi kebayang kan betapa urgent-nya untuk menetapkan standard dan elementary principlesnya, sesuatu yang mendesak, gawat dan tak bisa ditawar-tawar lagi.

Pers atau jurnalisme dipandang sebagai senjata yang ampuh dalam mendikte kehidupan masyarakat, sesuatu yang paling disukai oleh kaum yang memerintah. Maka sering kita mendengar ocehan ‘hadits’ yang tak bersanad, bahwa barangsiapa yang menguasai pers atau media, maka ia akan menguasai dunia.

Karena urgenitas itu seakan-akan diabaikan dan ditunda-tunda, akhirnya malapetaka itu terjadi. tepatnya di tahun 90-an era kegelapan dalam dunia jurnalisme mengalami katastropi yang mengerikan ; pers tidak lagi dipercaya oleh masyarakat sebagai pemberi berita atau informasi. Kredibilitas pers diragukan dengan semaraknya permainan kapitalistik dan penguasa. Pers penuh dengan bisnis dan mengesampingkan etika atau kaidah jurnalistik. Dan ini tidak baik untuk kehidupan pers jangka panjang. Akhirnya di tahun itu beberapa jurnalis senior berkumpul dan mengadakan forum untuk menentukan dasar-dasar atau prinsip jurnalisme yang menempatkannya kedalam tempatnya lagi, agar jurnalisme kembali terhormat. Isi dan hasil dari forum itu dituangkan dalam buku ini, The Element of Journalism. Sebuah buku apik yang meletakan prinsip-prinsip dasar dan kaidah jurnalisme yang bisa dipakai oleh siapa saja,khususnya kaum jurnalis, dalam kaitannya untuk mewartakan ‘kebenaran’ atau informasi yang bias dari keliru atau salah. Lebih dari 1200 wartawan terlibat dalam pembuatan buku ini (dalam bentuk wawancara dan sumbang saran).

Setelah di cetak ulang entah yang keberapa kalinya, buku ini benar-benar dijadikan kitab sucinya media atau jurnalisme. Belum lengkap rasanya bila yang bergiat dibidang jurnalistik tidak membaca buku ini. Katanya Majalah Gatra sampai harus menerjemahkan buku ini untuk konsumsi pribadi perusahaannya, mau tidak mau setiap karyawannya diharuskan untuk membaca buku ini.

Buku ini diawali dengan perbincangan tentang wacana jurnalisme itu sendiri. Sangat runut dan sistematis. Apa sebetulnya yang dimaksud jurnalisme, siapa yang berhak mendefinisikannya, dari sudut pandang apa hingga mengapa kita harus membakukan definisi itu. di halaman 16 dan 17 tercatat bahwa :

“Teknologi sekarang membuat informasi tersedia untuk banyak orang, dengan ritme yang terlalu cepat. Dan informasi itu ternyata menciptakan demokrasi. (hal 16). Prinsip dan maksud dari jurnalisme itu sendiri didefinisikan oleh sesuatu yang seharusnya menjadi dasar, yang berfungsi sebagai permainan baru dalam kehidupan orang. jurnalisme tidak seharusnya didefinisikan oleh teknologi, oleh jurnalis, atau pers atau teknik yang mereka kerjakan. tapi harus mengacu ke basik atau dasar dari keberadaan jurnalisme itu sendiri. “Maksud atau tujuan utama dari jurnalisme adalah menyediakan bagi masyarakat umum informasi yang mereka perlukan untuk bebas dan pemerintahan sendiri.” (hal 17) .

Elemen atau prinsip dasar jurnalisme itu semuanya ada sembilan, prinsip2 ini bisa menjadikan jurnalisme sebagai penyedia akses informasi yang kredibel yang dibutuhkan masyarakat adalah sebagai berikut ;

1). Jurnalisme adalah (mewartakan) kebenaran

2). Kesetian pertama adalah untuk masyarakat

3). Disiplin dalam melakukan verifikasi

4). Jurnalis harus menjaga independensi

5). Jurnalisme sebagai pemantau kekuasaan dan penyambung lidah mereka yang tertindas

6). Jurnalisme sebagai forum publik

7). Jurnalisme itu harus memikat sekaligus relevan

8). Kewajiban wartawan menjadikan beritanya proporsional dan komprehensif

9). Setiap wartawan harus mendengarkan hati nuraninya sendiri. 

Elemen jurnalisme yang pertama adalah kebenaran, yang ironisnya, ternyata yang paling membingungkan. Karena definisi kebenaran itu bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang yang digunakan. Bisa bermacam-macam tergantung situasi dan kondisi. Dan kita bisa sampai berbusa-busa ketika mendiskusikan tentang kebenaran. Saya sendiri sudah muak dengan banyaknya filsup yang mencoba mendefinisikan kebenaran itu. tapi akhirnya mendapatkan kompromi dari kenyataan bahwa ternyata kebenaran itu relatif *Tsaah, kibas rambut.

Kebingungan itu sejatinya karena dalam teorinya, kebenaran itu ada banyak macamnya seperti kebenaran fungsional, kebenaran objektif, kebenaran subjektif, kebenaran realitas, teori kebenaran koherensi lah, teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran performatif, kebenaran pragmatis, kebenaran proposisi, kebenaran paradigmatik, dlsb. Jadi ketika Bill menjelaskan bahwa kebenaran adalah prinsip pertama jurnalisme, kita akan bertanya lebih lanjut, bahwa yang dimaksudkan doi itu kebenaran yang mana? Kebenaran menurut siapa? karena setiap orang itu punya latarbelakang yang berbeda-beda, pengalaman yang beragam, tingkat intelektualitas, buku bacaan, agama, etnis, dlsb yang sangat menentukan cara pandang, cara berpikir dan definisinya terhadap kebenaran. Terus lahyaopo, rek?

Nah, ternyata dari berbagai kebenaran itu, jurnalisme hanya mendasarkan kebenarannya pada kebenaran fungsional, kebenaran dalam tataran praktis, kebenaran yang bisa dibentuk dari hari ke hari. *skip dulu ya, bakalan panjang kalo harus dijelaskan disini. :p

Lanjut ke prinsip kedua, bahwa seorang jurnalis harus menempatkan loyalitasnya untuk masyarakat, bukan untuk perusahaannya. Loyalitas ini sangat penting apalagi sejak tahun 1980-an kabarnya banyak wartawan amerika yang berubah jadi orang bisnis. Sebuah survei menemukan separuh wartawan Amerika menghabiskan setidaknya sepertiga waktu mereka buat urusan manajemen ketimbang jurnalisme.

Prinsip ketiga adalah disiplin dalam melakukan verifikasi. Ini berguna untuk membedakan mana gosip, mana fakta, mana isu, mana propaganda, atau mana fiksi. Jadi harus ada batas yang jelas antara fiksi dan jurnalisme. Jurnalisme tidak boleh dicampuri oleh fiksi atau hal-hal yang dramatis misalnya. Ini sebetulnya membingunkan juga karena kalau hanya menyajikan apa adanya, terasa tulisan itu akan kering tanpa bumbu-bumbu fiksi atau sastra, tapi nanti akan kita lihat di prinsip selanjutnya. Intinya sih jurnalisme itu meliput untuk kepentingan masyarakat yang bisa menghibur tapi juga bisa tidak. Kalau tidak menghibur, ya jangan dipaksa-paksakan untuk bisa menghibur.

Prinsip ke empat adalah independensi. Dan itu tidak berarti netral. Karena menjadi netral itu bukan prinsip dasar jurnalisme. Prinsipnya, wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Intinya jurnalisme harus mengabdi pada kepentingan masyarakat, dan memenuhi berbagai ketentuan lain yang harus ditaati oleh seorang wartawan.

Prinsip kelima adalah fungsi jurnalisme sebagai pemantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Memantau kekuasaan ini dilakukan dalam kerangka ikut menegakkan demokrasi. Salah satu cara pemantauan ini adalah melakukan investigative reporting, sebuah jenis reportase di mana si wartawan berhasil menunjukkan siapa yang salah, siapa yang melakukan pelanggaran hukum, siapa yang seharusnya jadi terdakwa, mirip-mirip teknik pengungkapan suatu kejahatan oleh seorang detektif. Betapa kerennya menjadi seorang jurnalis itu kan? Haha. Ayo masuk LPM (lumayan numpang promosi :p ).

Prinsip ke enam adalah jurnalisme sebagai forum publik. Kalau untuk prinsip ini sudah jamak bahwa di setiap surat kabar umumnya mereka menyediakan rubrik khusus pembaca atau masyarakat untuk mengungkapkan uneg-unegnya semisal surat pembaca. Termasuk untuk mempertanyakan berita yang di muat di surat kabar itu juga. Karena umumnya masyarakat juga ingin berkomentar terhadap suatu peristiwa. nantinya komentar-komentar itu akan didengar oleh para politisi dan birokrat yang menjalankan roda pemerintahan. Memang tugas merekalah untuk menangkap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, fungsi jurnalisme sebagai forum publik sangatlah penting karena, seperti pada zaman Yunani baheula, lewat forum inilah demokrasi bisa ditegakkan. *Eeaaa.

Prinsip ketujuh adalah perlunya jurnalis yang memikat sekaligus relevan. Ini terbilang susah. Teknik penulisan berita yang sesuai fakta, tanpa adanya penambahan hal-hal fiksi atau lebay, tapi tetap bisa memikat sekaligus relevan. Bill Kovack menyarankan untuk setiap jurnalis agar tidak kering atau garing dalam tulisannya untuk belajar menulis narasi (narrative report) atau nonfiksi yang menjadikan narasinya bercorak kesastra-sastraan. Jadi bagaimana menampilkan sebuah laporan atau tulisan yang “enak dibaca dan perlu” (motto majalah Tempo). Jangan sampai isi laporannya hanya angka-angka, data, dan hal-hal membosankan lainnya. Untuk melihat laporan yang memikat sekaligus relevan bisa membaca bukunya Seno Gumira semisal Tidak ada Ojek di Paris, Ketika Jurnalisme Di Bungkam Sastra Harus Bicara, Layar Kata, Kisah Mata, Surat Dari Palmerah atau Sembilan Wali dan Siti Jenar.

Lalu prinsip ke delapan adalah kewajiban wartawan menjadikan beritanya proporsional dan komprehensif. Kovach dan Rosenstiel mengatakan banyak suratkabar yang menyajikan berita yang tak proporsional. Judul-judulnya sensional. Penekanannya pada aspek yang emosional. Yang judul-judulnya ndak proporsional dan cenderung membuat kita muak duluan semisal berita-berita di U*C news. Haha. Saya sudah lama menguninstal aplikasi browser ini karena blas tidak mencerdaskan sama sekali. Wkwkwk

Terakhir, prinsip ke sembilan adalah bahwa setiap jurnalis harus mendengarkan hati nuraninya sendiri. Ini prinsip yang menjamin aktualisasi dan idealisme seorang jurnalis yang tidak musti di dikte oleh perusahaan atau kelompoknya. Ini murni kata hatinya (kalo hatinya belum patah loh yah). Jadi bisa saja seorang wartawan tidak setuju dengan pandangan dewan direksi atau bosnya dan bebas-bebas saja ia untuk mendebatnya, untuk mengungkapkan kata hatinya. Makanya biasanya di ruang redaksi itu kerap terjadi “suara-suara berisik”. Ruang redaksi tidak seharusnya menjadi sebuah ruang kediktatoran, kan. Karena pimred itu bukan Tuhan, yang bisa saja keliru, khilaf atau salah. :p Nah setiap redaktur sepatutnya harus paham ini, mereka memang bertugas untuk mengambil keputusan final terhadap apa yang akan di publis, tapi mereka juga harus bisa mengakomodir dan membuka diri agar setiap orang yang hendak memberikan kritik atau pandangannya bisa terakomodasi. Kata Bob Woodward dari The Washington Post pernah mengatakan bahwa, “Jurnalisme yang paling baik seringkali muncul ketika ia menentang manajemennya.” Nah kan.

Engineering · Kampus · Science

Keantariksaan kita

Kemarin (17/02) saya menyempatkan hadir di kuliah tamu yang digagas oleh Jurusan Teknik Geomatika ITS yang menghadirkan kepala LAPAN, Prof. Thomas Djamaluddin dengan tema “Peran Iptek dan Antariksa untuk menjadikan Indonesia Maju dan Mandiri”. Disana dibicarakan tentang apa saja yang telah-sedang dan akan dilakukan oleh LAPAN untuk menunjang kebutuhan Indonesia terhadap penguasaan antariksanya yang luarbiasa kerennya. Karena bidang antariksa ini pada gilirannya akan terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan bangsa, tetapi difokuskan pada pengkajian cuaca antariksa, atmosfer, sains keantariksaan (beserta teknologinya yang berupa roket, satelit dan aeronautika atau penerbangan), penginderaan jauh dan kajian kebijakan aerospace dan antariksanya.

LAPAN juga benar-benar menjadi sebuah kebanggaan nasional. Saya terpikir untuk mengambil KP (kerja praktik) disana saking excitednya dengan proyek-proyek LAPAN, terkhusus di bidang teknologi satelit, roket, radar dan penginderaan jauhnya. Itu adalah teknologi-teknologi yang bisa menopang, menunjang dan menyokong kemandirian, kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.

Pengembangan di bidang keantariksaan sudah seharusnya menjadi prioritas dalam pengembangan jangka panjang, kalau tidak, kita akan tertinggal dari Negara-negara lain. Sains antariksa ini bila kita tahu, pada akhirnya merupakan suatu lintas disiplin ilmu yang integratif, saling berhubungan dengan bidang yang lain. Siapa sangka bahwa proyek-proyek keantariksaan bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk komunikasi (yaeyalaah. Haha), navigasi dan prediksi. Saya semakin tertarik untuk memikirkan ulang proyek-proyek yang dikembangkan oleh LAPAN ini untuk mengkorelasikannya dengan teknologi big data dan data science yang sedang booming itu. di ITS sendiri, karena teknologi itu jurusan matematika langsung cabut dari fakultas mipa dan memilih untuk mendirikan fakultas sendiri, fakultas matematika dan aktuaria. Oia, big data dan data science itu sendiri merupakan disiplin ilmu yang relative baru, gabungan antara ilmu matematika (statistika) dan ilmu computer dan lulusannya termasuk yang paling banyak dicari sampe Harvard Business Review pernah memuat tulisan Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century. Ini bukan tanpa dasar. Karena pada tahun 2011, McKinsey Global Institute memprediksi adanya kekurangan hampir 200 ribu ilmuwan data pada 2018. Ini baru di Amerika Serikat saja. Pantesan kan kalau perusahaan mengiming-imingi mereka dengan gaji ukuran “jumbo”.

Balik lagi ke LAPAN :p. Dari keempat misi utama LAPAN yang telah disebut diatas itu, dipaparkan lebih detail dalam tujuh program utamanya yang berupa pengembangan teknologi satelit, teknologi roket (termasuk di bidang aeronautika dengan mulai mengembangkan pesawat N2-19), pengembangan bank data penginderaan jauh nasional dengan citra satelit resolusi tinggi (ini nantinya bisa digunakan untuk memetakan bencana, bidang agraria, pertanian, kelautan atau kemaritiman, dlsb), dan empat program lainnya saya lupa. Haha. Disini saya hanya akan menuliskan sedikit saja tentang teknologi satelit, roket dan radar serta aplikasi lebih lanjut dari ketiga teknologi itu.

1). Teknologi Satelit

Sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh orang saat ini bukan semata-mata kiamat manusia (karena kalau kiamat manusia terjadi, ya sudah. Itu menandai berakhirnya kehidupan manusia di bumi), tetapi kiamat teknologi. Karena hampir keseluruhan system teknologi dan informasi (semisal internet dan jaringan komunikasi data) yang kita gunakan sekarang bergantung sepenuhnya pada ruang antariksa, medan magnet, dan atmosfer dengan gelombang-gelombangnya. Nah bila ada badai matahari atau yang mengacaukan system antariksa itu, maka artinya teknologi itu semua akan ambyar semuanya. Terlebih karena antariksa juga merupakan wilayah operasional satelit, sementara satelit ini kita tahu sangat buanyak sekali kegunaannya. Sehingga menjadi penting untuk bisa mengamati dan memantau cuaca antariksa ini.

Indonesia, yang adalah suatu bangsa yang luas yang disebut sebagai nusantara. Kata Prof Thomas, Nusantara itu sendiri adalah pulau-pulau yang disatukan oleh laut. Maka mutlak untuk menjembatani semua wilayah itu dan mempertahankannya, penguasaan kita terhadap system komunikasi yang berbasis satelit mutlak diperlukan. Dan btw, umur satelit itu ternyata pendek loh, kira-kira 10 sampai beberapa puluhan tahun. Beberapa satelit yang sudah diluncurkan lapan adalah seri A hingga A3 dengan misi yang berbeda-beda. Sisanya yang sedang dikembangkan (sekaligus mencari dana tambahan dari mitra bisnis) adalah lapan A4 (misi kemaritiman) dan A5 (misi radar atau SAR). Serie A ini merupakan serie satelit eksperimen dan dicukupkan hingga A5.

Citra satelit yang bisa dibuat Lapan ada 3 macam ; resolusi rendah (untuk keperluan cuaca dan lingkungan), resolusi menengah (lingkungan dan hutan) dan resolusi tinggi (pembuatan peta skala 1:1000). Nantinya satelit-satelit yang dikembangkan oleh lapan ini bisa digunakan sebagai system pemantau bumi nasional yang meliputi pemantauan kebakaran hutan (deforestasi dan carbon stock atau berupa kajian iklim), bencana, klasifikasi lahan atau tanah, infrastruktur pertanian (berupa system kanal irigasi yang sudah benar atau terlihat ruwet sehingga perlu dan bisa dibenarkan alurnya), fase pertumbuhan padi (jadi nantinya kita bisa menentukan distribusi pupuk dan perkiraan masa panen).

Citra satelit resolusi tinggi ini sangat bermanfaat untuk melihat secara lebih jelas potensi kelautan kita. Dengan itu kita bisa mengetahui suhu permukaan laut, kandungan klorofil, hingga bisa memetakan zona potensi penangkapan ikan yang artinya bisa ikut membantu nelayan  untuk meningkatkan produktifitas tangkapan ikannya. Nelayan gak perlu lagi was-was ketika melaut tidak akan dapat ikan, karena sedari awal sudah ditunjukan tempat mana yang sedang banyak ikannya.

2). Teknologi Transport dan Tanpa Awak

Teknologi ini dimaksudkan pengembangannya untuk pembuatan pesawat terbang (bekerja sama dengan PT. DI untuk pesawat penumpang) dan pesawat tanpa awak (drone) yang dimaksudkan untuk misi penjelajahan dan eksplorasi ke wilayah-wilayah bencana yang kadang sulit ditembus oleh moda transportasi biasa. Ketika bencana terjadi biasanya diikuti dengan kelumpuhan infrastruktur dan komunikasinya. Tapi selain itu, nantinya pesawat tanpa awak ini juga bisa digunakan untuk memantau wilayah maritim kita. Bayangkan betapa akan ekonomisnya bila dibandingkan dengan menerjunkan langsung kapal operasi dengan cost yang tentunya cukup besar.

3). Teknologi Roket

Roket ini digunakan untuk apa lagi coba kalau bukan untuk meluncurkan satelit. Tanpa roket, bagaimana meluncurkan satelit, kan. Dan roket ini akan menjadi sangat ekonomis ketika diluncurkan di wilayah ekuator (kok bisa? iyaaa lah). makanya Lapan juga membuat beberapa bandara antariksa di wilayah-wilayah yang mendekati garis ekuator, salahsatunya di daerah Biak (minus 2 derajat).

Selain untuk peluncuran satelit, roket juga bisa digunakan untuk pembuatan hujan buatan, modifikasi cuaca sehingga dengan penggunaan teknologi roket nantinya hujan bisa diarahkan untuk turun atau jatuh dilaut, jadinya gak akan lagi banjir di daerah padat penduduk (*waaw).

Sebetulnya masih banyak hal yang masih perlu pendalaman dan perlu ditanyakan ke Prof. Thomas, tapi sayangnya karena hari itu adalah hari jumat dan waktunya terasa sangat sebentar sekali, diskusi yang menarik itu terpaksa harus diakhiri. saya padahal mau tanya sesuatu, tetapi jatah penanya hanya satu orang buat mahasiswa, dan saya gak kebagian. Hiks.

Culture · Engineering · Kampus

Merevisi Kaderisasi Kampus

Note : dibawah ini berserakan istilah-istilah yang berhubungan dengan teknik kimia. Jadi jangan kaget ya.

Saya jadinya juga ikut-ikutan menjadi mainstream dengan ikut membahas agenda abadi dan terpenting di segenap pelosok kampus Indonesia ; Kaderisasi. Entah itu dari segi urgensinya, pro-kontra, efisiensi, nirrelevansi, dlsb. Tapi oke lah kita sepakati dari awal bahwa disini saya tidak hendak memprovokasi anda untuk menolak kaderisasi, karena saya percaya bahwa “bila anda ingin menghancurkan sebuah system atau ide atau gagasan, maka anda harus membuat atau memunculkan system atau ide atau gagasan baru untuk menggantikannya”. Jadi daripada berangkat dari nol lagi, kenapa tidak di revisi saja yang sudah ada. Kita hanya perlu melanjutkan upaya-upaya yang sudah dirintis oleh para pendahulu di kampus (*saya tidak mau menyebut mereka senior, karena kontruksi senior-junior adalah fasis dan melahirkan mental inlander! Haha :p), dengan harapan agar proses itu bisa menjadi lebih baik lagi dengan upaya untuk merevisi yang tidak perlu dan menambal beberapa kekurangannya.

gerigi-its
Gerakan Integralistik ITS. gerbang awal Ospek (Kampus), yang selanjutnya akan diikuti dengan sedereta ospek atau kaderisasi di setiap jurusannya.

Revisian ini tentunya dengan mempertimbangkan efisiensi prosesnya, output kaderisasi, visinya yang jauh ke depan, human resources dan upaya-upaya untuk mencari model kaderisasi yang ideal atau setidaknya menuju kepada proses perbaikan segenap elemen massanya. Proses adalah kata lain untuk mengawal perbaikan ini, bahwa semenjak awal perlu ditekankan bahwa kaderisasi bukanlah searah, melainkan dua arah, timbal balik, reversible, di pihak yang dikadernya maupun pengkadernya, sehingga tidak akan melahirkan gap atau pandangan bahwa pengkader adalah segalanya, serba tahu, serba benar, sementara yang di kader dianggap sebagai barang mentah yang masih polos sehingga harus diperlakukan seperti anak kecil yang belum bisa berpikir mandiri dan harus diarahkan segenap perilaku, sikap dan pikirannya. Kaderisasi adalah pendewasaan, adalah pembentukan pola pikir atau konstruksi berpikir yang benar, adalah kesetaraan dan egaliter. Sehingga bila senior salah, tidak menutup kemungkinan untuk dikoreksi, dan harus mau. 🙂

Sebagai langkah awal untuk mencari sebuah sistem kaderisasi yang baik kita bisa berangkat dari studi biografi. Pilih beberapa nama yang bersinar atau sukses, berusia paruh baya sekira 30-35 tahunan (sehingga kehidupan mereka dengan kampusnya tidak terlalu jauh-jauh amat), lalu  pelajarilah proses kaderisasi yang mereka lalui hingga mereka bisa menciptakan karya yang cemerlang. Demikian juga sebaliknya, pilih beberapa nama eks-aktifis kampus yang lahir dari kaderisasi “mainstream” dan kini berusia 30-35 tahun. Kemudian lihatlah kiprah mereka saat ini. In fact, Kenyataannya orang-orang yang sukses paska kehidupan kampus ternyata bukan produk dari kaderisasi “mainstream”. Orang-orang berusia 30-35 tahun yang kini memiliki karya fenomenal kebanyakan adalah yang dulunya “biasa-biasa” saja di kampus (bukan aktifis populer), untuk memberikan contoh ambil saja nama seperti Ceo bukalapak, gojek, atau mungkin Elon musk juga bisa kita masukkan dalam kategori ini. Kita pun tak jarang mendengar beberapa testimoni yang kurang baik tentang eks-aktifis kampus namun sekarang kerjanya nggak becus : Keras kepala, songong, teamworknya jelek (*ini kata alumni :p). Bila kenyataannya memang demikian apakah masih layak untuk mempertahankan kaderisasi semacam ‘itu’ sekian puluh tahun, tentu sangat layak juga untuk mempertanyakan kembali validitasnya dengan melihat seberapa jauh kiprah mantan-mantan kadernya di dunia ‘nyata’ ; di rimba belantara kehidupan yang sebenarnya.

Setiap kaderisasi akan mempunyai coraknya tersendiri. Kampus tertentu akan melahirkan warnanya yang khas. Sehingga antara kampus institute, universitas atau politeknik, sekurangnya akan terdapat perbedaan dari segi kaderisasi dan hasilnya. karakter dari lulusan ITS dan ITB (misalnya), di dunia kerja atau di post-post struktural tertentu ternyata berbeda. Karena resources atau sumberdaya dan permasalahan yang dihadapi pun pasti beda. Input selalu menyertai output, malah bisa dibilang input sepenuhnya dipengaruhi oleh output. Keluaran apa yang diharapkan oleh suatu organisasi, pada saatnya akan menentukan konten, capaian, dan ‘cara’ dari kaderisasi itu sendiri. Makanya, perubahan zaman menjadi sangat relevan disini. Kita tidak mungkin mempertahankan cara kaderisasi lama yang sudah ‘jadul’ atau “yang gak aptudet” untuk tetap dipaksakan dan dicekokan ke mahasiswa baru. Zamannya beda, tantangannya juga beda. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi diskusi yang panjang lebar karena telah memasukkan unsur ‘tantangan (zaman)’. Sebetulnya kaderisasi kampus itu tujuannya jangka pendek (skala kehidupan kampus hingga lulus tok) atau jangka panjang (untuk kehidupan setelah kampusnya juga). Bila orientasinya jangka panjang, dan begitulah para senior atau alumni sering menitikberatkan pada kebanyakan konten kaderisasi yang sangat dipengaruhi dan disesuaikan oleh kebutuhan pabrik atau industri (?), yang merupakan tempat nantinya bagi seorang mahasiswa teknik kimia seperti saya misalnya. Tentu saja ada distorsi disini, kalau begitu bagaimana dengan nasib lulusan teknik kimia yang tidak berminat untuk bekerja di industry? “mental” yang sudah diajarkan itu kan menjadi non sense. Kenapa tidak mulai dengan standard yang lebih universal dan bisa berlaku dimana saja? Saya kira nilai-nilai semacam kerja sama, budaya apresiasi, solidaritas, kejujuran, kerja keras dlsb sangat dibutuhkan oleh siapapun orangnya. Makanya diawal, salahsatu solusinya adalah dengan studi biografi tokoh. Karena ini bertumpu pada 2 hal ; aspek empiris dari si pelaku, dan aspek historis oranglain yang bisa ditiru. Sehingga nantinya hanya cukup merubah beberapa hal dan penyesuaian saja untuk diterapkan. Harapannya? Minimal bisa menyamai kesuksesan orang itu. bukankah manusia memang paling suka meniru? Atau dalam bahasa postmo, amati-modifikasi-tiru-inovasi.

Kenapa kaderisasi selalu menjadi sorotan utama dan perlu mendapat perhatian serius? Karena beberapa hal juga sebenarnya. Kaderisasi dianggap vital tidak hanya untuk keberjalanan atau regenerasi dari suatu organisasi, melainkan pada kaderisasi itu juga kita mengharapkan lahirnya bibit-bibit unggul. Terbentuknya mahasiswa yang berkarakter. Sehingga investasi para pengkader untuk menyisihkan waktu yang lebih bagi proses ini tidak berakhir sia-sia.

Kalau pun ada yang menolak kaderisasi, sejatinya ia bukan menolak mentah-mentah kaderisasinya, melainkan cara atau metodenya saja. Siapapun akan sepakat bahwa kaderisasi itu penting, perlu dan bermanfaat. Tetapi bila metodenya salah atau banyak kelirunya, ini akan berimbas pada buruknya citra kaderisasi. Siapapun akan sepakat bahwa Lari keliling kampus dan push up itu baik dan menyehatkan. Mengundang pembicara untuk mengisi materi juga bagus. Jalan bebek, merangkak, atau lainnya, bagus-bagus saja untuk latihan fisik. Tapi kalau diikuti dengan ‘perilaku’ yang tak semestinya seperti ada hierarki senior-junior, ini mulai tidak baik. Yang ingin saya kritisi salahsatunya adalah itu, senioritas sudah gak jaman lagi. Itu benar-benar budaya atau mental inlander. Struktur hierarkis yang menempatkan sekelompok orang diatas sekelompok lainnya adalah penindasan! Haha. Saya tidak pernah setuju dengan senioritas! Apalagi kalau atas nama senior lantas bisa memaksakan yang tidak-tidak atau yang gak masuk akal, sampai kontak fisik misalnya, ini jelas keliru. Penyalahgunaan posisi. Baik kontak fisik (abuse) atau verbal abuse (lewat kata-kata, bentakan atau cercaan) sampai kapanpun tidak akan bisa melahirkan seseorang yang berkarakter kuat, tangguh, dan menjadi SDA unggul. kalau menjadi orang yang gampang mengeluh, pandai mengomel (seperti saya?), menyalahkan orang lain, mungkin bisa. :3

Kata alumni, dia pernah kagum dengan salahsatu organisasi pecinta alam yang kaderisasinya kata dia terbilang bagus. Yaitu wanadri. Kaderisasi di wanadri, selain mempnyai coraknya sendiri, juga terdapat keunikan dari hierarki antara yang dikader dengan pengkader. Jadi di sana itu konon katanya, jika sang pengkader (mereka menyebutnya pelatih) memanggil para peserta, mereka menggunakan sebutan “tuan”. Bandingkan dengan sebutan-sebutan di beberapa ospek yang mengarah pada verbal abuse. Atau hal yang tak pantas lainnya!

Nah, terus corak atau hierarki senior-junior yang buruk lainnya bisa dilihat dari kontraproduktipnya atau berlawanan dengan esensi dari kaderisasi itu sendiri. Hierarki itu tidak memungkinkan yang dikader untuk bisa memunculkan daya kritis. Karena sedari awal sudah dibatasi oleh tembok yang mengatakan, “Kita ini senior. Apa yang kita lakukan benar dan itu untuk kebaikan kalian semua juga. Nanti kalian akan tahu manfaatnya kaderisasi”. Jangan sampai pikiran-pikiran seperi itu menjadi argument normatif untuk mensahihkan perbuatan-perbuatan oportunis selama proses kaderisasi. Jadi alih-alih mempertahankan lingkungan yang menciptakan gap angkatan atau lahirnya senior-junior, kenapa tidak dimulai kaderisasinya dengan konsep egaliter. Kesetaraan, keceriaan, kesenangan, dan hal-hal menarik lainnya harus dimasukkan kedalam kurikulum kaderisasi. 😀

Kenapa saya panjang lebar membahas-soal-kan kaderisasi ini, meski kita juga tidak menutup mata bahwa kaderisasi bisa saja bukan segalanya. Bukan lagi menjadi satu-satunya faktor pembentuk karakter mahasiswa (naïf sekali kalau sampai berpikiran seperti ini). Jadi tidak fair juga kalau semua permasalahan yang berkaitan dengan karakter mahasiswa atau kompetensi, mental dan pikirannya, melulu menjadikan kaderisasi sebagai kambing hitamnya. Hanya yang perlu digaris bawahi adalah ini, bahwasannya kaderisasi itu merupakan kegiatan yang sangat time consuming, jadi wajar saja jika orang mempertanyakan hasilnya. Selain tentang investasi waktu yang telah disisihkan, ini juga berhubungan dengan efisiensi prosesnya, efektivitasnya, dan output yang dihasilkannya.

Seinget saya (saya nggak tahu sekarang bagaimana) ospek dilakukan nyaris satu semester full (atau ada yang sampe setahun). Lupa berapa kali pertemuan yang dilakukan, yang jelas kegiatannya dilakukan nyaris 2 atau 3 kali dalam seminggu (yang resmi dari panitianya). Belum lagi pertemuan angkatan untuk menyelesaikan tugas-tugas dari panitia tersebut. Tugas buku marun emang menyebalkan, saya sampai harus membuatnya 2 kali. *peace. Panitianya juga meluangkan waktu setidaknya dua kali lebih banyak. Jadi, seandainya kaderisasi itu hasilnya baik, kita masih bisa mempertanyakan apakah hasilnya sepadan dengan banyaknya waktu yang diinvestasikan?

Terakhir, asumsi dasar lainnya adalah “corak” lama, sepertinya dipikir-pikir memang efektif untuk membangun solidaritas diantara kader. Saya percaya, meski ketika kaderisasi kami ditampar, disuruh jalan bebek, merangkak, bahkan ada yang lebih absurd lagi selain itu, itu semua ternyata bisa membuat angkatan saya menjadi semakin solid dan saling mengenal.

Dan, ya ampun, saya sepertinya sudah terlalu kebanyakan berbual dalam tulisan ini. Intinya, saya sangat sotoy dengan data yang seadanya. Jadi, dari sekian pemaparan diatas, bisa saja ternyata saya salah. 😀

gerigi-banyakan
Lumayan dapet Muri. :p

Referensi :

*Beberapa ide dalam tulisan ini dianggit dari Kang Zul(kaida) Akbar, yang sedang nyelesain Ph.D di FSU, Amerika. saya berhutang banyak kepada beliau. 🙂