Wacana Bernegara

Tulisan ini sepenuhnya diambil dari diskusi di TMI (Teknokrat muda ITS), Surabaya, pada hari sabtu, 04 maret 2017 di selasar perkapalan dengan rujukan utama dari perspektif Benedict Anderson di bukunya yang berjudul “Imagined Communitites”. Saya sendiri belum sempat membaca langsung buku itu, tapi sepertinya memang menarik. Dan mengapa tulisan yang diskusinya sudah lama ini baru di posting sekarang? Itu semata karena kemalasan saya untuk menyelesaikan penulisan ini. *hehe. Dan karena tidak tega melihat tulisan setengah jadi ini teronggok begitu saja di leptop akhirnya saya tuntaskan juga, karena katanya, tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai.

Beberapa pertanyaan awal untuk memantik diskusi ini diantaranya adalah; Apakah alasan munculnya Negara? Apakah Negara itu? dan apakah atau siapakah yang menjadi Negara pertama? bagaimanakah caranya untuk menghilangkan Negara dan siapa yang berhak untuk melakukan itu? dlsb. Hmm, pertanyaan-pertanyaan itu kembali ke awal sih, bahwa ini semua sepenuhnya tentang sejarah Negara itu sendiri, yang mengacu ke perjanjian westpalia (Jerman). Perjanjian ini dinilai menjadi cikal bakal atau gen awal dari pembentuk konsep Negara, yang seiring waktu mengalami koreksi dan perbaikan system hingga menjadi bentuk Negara seperti sekarang ini. Jadi sebelum adanya perjanjian itu boleh dikata di dunia ini belum ada Negara, dunia kebanyakan masih disebut kerajaan, kesultanan, keratin, koloni, wilayah, dlsb, tergantung keinginan penguasa ditempat itu inginnya disebut apa. 

Perjanjian westpalia dilahirkan pada tahun 1648 sebagai respon atas kekuasan kerajaan yang dinilai anarki (setara). Setiap kerajaan tidak boleh mengerajai (?) kerajaan lainnya atau mensubordinatnya. Tidak boleh ada satu raja dengan kerajaan lebih dari satu. Dalam tatanan kekuasaan yang ingin disepakati ketika itu adalah kesepakatan untuk menjamin bahwa dari kekuasaan yang hirarki agar bisa menjadi anarki. Jadi tidak boleh antara kerajaan menindas kerajaan lainnya. Konsep ini pada evolusi selanjutnya berubah bentuk menjadi system kenegaraan, sehingga dengan itu dimulailah era wilayah-wilayah yang awalnya adalah jajahan, mulai memerdekan diri dan menyatakan dirinya sebagai Negara. Pada era ini Negara-negara baru yang terbentuk disebut sebagai Negara dunia pertama. istilah ini mengacu pada pembabakan sejarah Negara. Kita mengenal bahwa Indonesia termasuk Negara dunia ketiga, artinya Negara Indonesia baru hadir di akhir-akhir periodisasi negara. Jadi, istilah Negara itu sebenarnya mengacu kepada term yang menyatakan bahwa ia tidak boleh berada di bawah subordinat Negara lain. Antara satu Negara dengan lainnya harus equal atau setara (equal dalam hal apa?). 

Awal mula sekali era dari dunia ini adalah era imperialism, era ekspansi kekuasaa dimana dunia sepenuhnya diperebutkan oleh orang-orang yang kuat dan powerful. Eranya penaklukan. Dunia diatur oleh seperti tidak ada bedanya dengan sistem rimba, hanya yang kuatlah yang berhak memerintah. Tidak ada tempat bagi yang lemah. Setelah era imperialisme lalu terbitlah era kolonialisme, tidak sekedar ekspansi tetapi juga mulai melakukan eksploitasi di wilayah taklukan (penjajahan) untuk mengambil manfaat sebanyak mungkin dari Negara yang terjajah tersebut. Tetapi lambat laun di era ini mulai terjadi perkembangan hingga akhirnya pihak penjajah (dengan pertimbangan tertentu) sudah mau memberikan hak politis bagi negeri jajahannya. Mungkin itu dianggap adil sebagai timbal balik atau rasa terimakasih dari penjajah ke si terjajah. Dari era kolonialisme inilah muncul rasa nasionalisme dari orang yang terjajah, yang merasa bahwa negaranya haruslah ditentukan dan digerakkan oleh rakyat Negara itu sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Setelah era kolonialisme lalu ada era modern yang ditandai dengan terbentuknya liga bangsa-bangsa, ini terbentuk setelah dunia mengalami perang dunia pertama dan perlu ada suatu badan khusus yang diakui oleh semua Negara yang mempunyai otoritas atau wewenang untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dunia, selain itu juga karena setiap Negara juga ternyata mau tidak mau mempunyai ketergantungan kepada Negara lainnya, tidak bisa jalan bila sendiri-sendiri.

Teori-teori tentang pembentukan Negara ada beberapa versi, yang paling kuno atau jadul diajukan oleh Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa Negara itu adalah anugerah dari Tuhan, sehingga orang yang berkuasa secara tidak langsung adalah representasi dari kehendak Tuhan itu sendiri. Orang yang berkuasa adalah tangan kanan atau ditunjuk oleh Tuhan (Kaisar = anak dewa). Teori kedua adalah kontrak social, perumusnya ada Jhon Locke, Thomas Hook, dll, yang menyatakan bahwa Negara itu adalah suatu proyek bersama, suatu kontrak social yang dikehendaki oleh sekelompok atau mayoritas orang yang merasa harus mewakilkan kekuasaannya pada segelintir orang untuk mengatur hajat hidup orang banyak. Dari teori inilah kemudian muncul demokrasi. Nah, ada beberapa istilah kunci untuk memahami ini, ada Negara, negeri dan bangsa. Ketiganya jelas berbeda. Negara adalah dari perspektif hukum atau pemerintah, sementara negeri adalah dari perspektif wilayah atau land dari Negara itu sendiri, dan bangsa merujuk kepada people atau orang-orang yang mendiami tempat itu sendiri (rakyat). Jadi, dari kontrak social kita menjadi tahu bahwa Negara itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama (proyek bersama) dengan tujuan untuk menyelenggarakan kemaslahatan yang semaksimal mungkin atau melangsungkan kesejahteraan rakyatnya. Atau secara lebih gampang dan mudahnya, Negara itu dibentuk oleh wacana atau opini dari semua rakyat di suatu wilayah (kesepakatan). Wacana itulah yang menjadi pokok dasar pembentukan Negara. Nah, bila kita melihat Indonesia, maka Negara Indonesia dibentuk atas dasar wacana setiap founding father yang sudah merumuskan bentuk dari bangunan Negara Indonesia ini. Seberapa kuat dasar yang diberikan kepada Indonesia menentukan seberapa kuat Negara ini akan tetap ada. Artinya bila wacana-wacana itu yang berupa dasar Negara (UUD 1945 dan Pancasila) digugat oleh semua rakyat, maka mau tidak mau Indonesia ini akan runtuh pula. Dan keruntuhan itu bisa dilihat dari apakah masih relevan dasar-dasar yang ditanamkan oleh founding father itu dengan kenyataan Indonesia saat ini? Ini jadi seperti kita ingin menagih janji kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh mereka, apakah sudah terpenuhi belum realisasinya.

Dalam undang-undang dasar 1945, pokok penting penyelenggaraan Negara Indonesia ini didasarkan ada empat hal yang menjadi capaian dan kerja dari pemerintah atau Negara untuk rakyatnya secara keseluruhan yaitu :

1). Di bidang hukum ; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2). Di bidang perekonimian ; memajukan kesejahteraan umum.

3). Di bidang pendidikan ; mencerdaskan kehidupan bangsa.

4). Di bidang social politik global ; dan, ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Nah cara terbaik untuk menganalisis lebih dalam dan memahami setiap point dari tujuan adanya Negara Indonesia adalah degan merujuk kembali para pencetusnya dan apa maksud mereka atau tafsirannya terhadap point-point itu. kita kembali ke sumber awal dari suatu kerangka yang ada, semisal point pertama yang berbicara tentang hukum, apa maksud founding father kita dengan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” itu, kita bisa merujuk kepada pemikiran Soekarno, bahwa point ini menjamin seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hukum yang adil, tidak terpisah-pisah atau terbagi-bagi, sehingga jadi jelaslah bahwa di Indonesia hanya ada satu jenis rakyat, yaitu rakyat Indonesia, tidak ada istilah pribumi, asing, non-asing, dlsb. Siapapun yang lahir dan tumbuh serta mencari penghidupan di Indonesia adalah rakyat Indonesia (yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan administrasi lainnya). Bangsa kita adalah bangsa yang bhineka dan beraneka ragam, kepentingan bangsa diatas kepentingan golongan atau suku, sehingga tidak ada istilah mayoritas atau minoritas, tidak ada istilah suku jawa lebih unggul daripada suku lain. Indonesia adalah gabungan dari semua suku yang ada dengan keunikan dan khasnya masing-masing, suku Sunda, Jawa, Madura, Dayak, Papua, Aceh, Melayu, dlsb.

Kemudian point kedua berbicara tentang perekonomian Negara, bahwa tujuan adanya Indonesia ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kira-kira siapakah sosok atau tokoh yang relevan dan kompeten di bidang ini? Kita mengenal Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia, focus dan konsen perjuangan beliau selain memperjuangkan kemerdekaan negeri ini adalah menciptakan konsep yang memungkinkan semua rakyat bisa sejahtera dengan konsep koperasinya. Perpaduan antara kapitalis dan sosialis yang sesuai dengan tabiat rakyat Indonesia yang suka gotong royong. Dalam bukunya, Bung Hatta dengan gamblang menyebutkan apa maksud dari system koperasinya itu,

Problem di bidang hukum ; tirani mayoritas (?), Negara yang seperti absen dalam penderitaan setiap warga atau golongan, hukum tajam kebawah tetapi tumpul ke atas. klise sekali, bukan? tetapi ini masalah mendasar di sebuah negara yang mengatasnamakan negara hukum. sewaktu SMA, ini doktrin yang paling melekat yang saya dapatkan dari pelajaran PKN, bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. terkesan bertolakbelakang dengan realitas? itu lain soal (problem juga sebenarnya). tapi dasar ini yang seharusnya menjadi panduan dan pedoman kita dalam berkebangsaan. hukum kita mungkin masih jauh dari sempurna (ya iyalaah), tetapi itu bukan alasan untuk tidak menggunakan hukum itu sendiri bukan? kalau lah hukum kita masih bersifat kolonialis (karena diwariskan dari Belanda), ya apa salahnya kalau direvisi dan dikoreksi bersama-sama sehingga menghasilkan hukum yang berkeadilan, beradab dan memihak pada kebenaran. hukum ini adalah masalah fundamental, dan bagamana warga negara memandang hukum itu, dengan sendirinya mencerminkan pandangan seberapa jauh warga negaranya itu beradab dan maju. hukum menjadi tolak ukur. hukum tidak di desain untuk menjadi alat politik dan kekuasaan semata yang dengan seenaknya bisa digunakan untuk menindas yang lemah, tetapi hukum ada untuk menjaga neraca keadilan itu tetap seimbang. hukum tidak bertujuan untuk menghukum semata, tetapi lebih jauh daripada itu, hukum dibuat untuk mencegah para bajingan bertindak seenaknya. hukum adalah wajah peradaban dan emanusiaan yang tertinggi, itusebabnya Pram pernah berujar dalam novel tetraloginya yang aduhai keren gilanya itu, “Kalau kemanusiaan (dan hukum) tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia itu seorang sarjana.”

Problem di bidang perekonomian ; Tingkat pengangguran dan gaps antara yang kaya dengan yang miskin semakin menganga, isu-isu liberalisasi asset Negara, keterlibatan dalam pasar bebas (ekonom neo-liberal), dlsb. tentang isu pasar bebas itu sendiri, ini masalah ekonomi yang tidak mudah membeberkannya dalam beberapa kata, perlu ruang tersendiri. anak-anak SFL (Student For Liberty) Indonesia, giat sekali mengkampanyekan isu ini.

Problem di bidang pendidikan saat ini ;

PTN-BH atau Perguruan tinggi negeri badan hukum yang baru-baru ini ramai diterapkan dibeberapa perguruan tinggi negeri seperti ITB, UI, UGM, UB, Unair, ITS, dll. Terdapat pro-kontra tentang penerapan status ini di kampus-kampus tersebut, mulai dari elemen mahasiswa, dosen, hingga birokrat kampus. Kampus yang menyandang status PTN BH diartikan sebagai kampus yang otonom atau mandiri dalam masalah anggaran penyelenggaraan pendidikannya. Disini Negara tidak  lagi memberikan 100% APBN untuk setiap kampus negeri. Jadi pihak kampus mau tidak mau harus mencari anggarannya dari mana saja, bisa dari sponshorship dengan perusahaan, biaya masuk mahasiswa, biaya persemester, dlsb, jadi boleh dikata  bahwa PTN BH itu adalah Upaya Pemerintah Menswastakan Negeri.

Di akhir, dan yang perlu di garis bawahi, bahwa kita perlu mengingat kembali bahwasannya Indonesia ini adalah rumah kita. kita harus paham betul apakah Indonesia itu, dan disinilah kita bisa berperan. Indonesia sebagai wacana, dan kita sah-sah saja menganggapnya demikian, adalah sebuah konsep atau gagasan yang bisa jadi belum tentu final. Indonesia dirumuskan oleh para founding fathers kita (kita sangat berterimakasih kepada mereka), dimana orang-orangnya sama juga seperti kita, manusia biasa yang bisa saja khilaf dan salah, sehingga jangan menganggap bahwa wacana Indoneisa ini adalah wacana yang final. sebagai wacana, ia bisa mengalami perubahan, dan untuk itulah kedewasaan kita dalam berbangsa ditimbang. dinamika kebangsaan kita itu terus berubah. para founding fathers adalah generasi perintis dan pelopor, dan generasi kita adalah generasi perubah, yang semoga saja di tangan generasi kita, Indonesia bisa bernasib lebih baik lagi, menjadi negara yang maju dan sejahtera, dimana rakyatnya mempunyai nilai dan kualitas kemanusiaan yang tinggi. Kalau doanya Mbah Moen (KH Maimun Zubair, ulama sepuh NU), beliau sangat berharap bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia ini, menjadi kiblat utama tentang bagaimana sebaiknya manusia menjadi manusia.

Saya tidak memaksudkan bahwa Indonesia sebagai wacana yang belum final sebagai keinginan atau keharusan untuk merubah ideologi negara. indonesia bukan negara agama (karena rakyatnya tidak hanya memeluk satu agama tok), tetapi adalah negara multikultur dan muti etnis serta multi agama, sehingga keberagaman ini tidak mungkin bisa ditampung dalam sebuah ideologi agama tertentu (khilafah). untuk lebih jelasnya mengapa Indonesia tidak cocok bila menggunakan ideologi agama, bisa membaca buku Ilusi negara Islam, karangan Abdurahman Wahid, Gus Mus dan Syafi’i Maarif (supervisinya).

*Dicukupkan segitu dulu bualannya, karena saya akan segera hibernasi kembali untuk waktu yang tidak akan ditentukan. 😀

Advertisements